Peraturan digital Indonesia
Temukan dasar hukum layanan digital, data pribadi, transaksi online, kesehatan, dan konten keuangan. Baca ringkasan, status, tanggal berlaku, serta naskah resminya.
TI pemerintahan dan SPBE
Lihat topik Pemerintahan / SPBEPeraturan BSSN 8/2024: audit keamanan SPBE
Peraturan BSSN 8/2024 mengatur objek, pelaksana, kriteria, bukti, kesimpulan, dan tata cara audit keamanan SPBE. Baca pembagian objek serta jadwal sesuai ketentuannya.
Baca selengkapnyaPermenkomdigi 12/2026: aset TIK dan layanan SPBE
Permenkomdigi 12/2026 memuat pedoman aset TIK dan layanan SPBE, pembagian pelaksana, dua lampiran pedoman, serta ketentuan penyesuaian bagi pengelolaan yang sudah ada.
Baca selengkapnyaLayanan keuangan digital
Lihat topik Keuangan digitalPADK OJK 1/2026: penyelenggaraan TI bank umum
PADK OJK 1/2026 memuat pedoman TI bank umum, laporan, notifikasi, dan permohonan izin. Berlaku 1 Maret 2026 dan menggantikan ketentuan SEOJK 21/SEOJK.03/2017.
Baca selengkapnyaPBI 10/2025: pengaturan industri sistem pembayaran
PBI 10/2025 mengatur industri sistem pembayaran, termasuk pelaku, kegiatan, PJP/PIP, pengawasan, dan peralihan. Periksa peran sebelum menentukan kebutuhan izin.
Baca selengkapnyaPOJK 34/2025: persiapan aturan TI BPR dan BPRS
POJK 34/2025 mengatur TI BPR/BPRS. Periksa masa sebelum berlaku, tanggal efektif menurut OJK, perubahan aturan sebelumnya, dan ketentuan peralihan kontrak vendor.
Baca selengkapnyaPenyelenggara Sistem Elektronik
Lihat topik PSEPermenkominfo Nomor 5 Tahun 2020
Rujukan aturan PSE Lingkup Privat: pasal pendaftaran dalam Permenkominfo 5/2020, perubahan tahun 2021, dan tautan naskah resmi.
Baca selengkapnyaPP Nomor 71 Tahun 2019
Ringkasan PP 71/2019: kewajiban PSE, lokasi server, pengamanan sistem, sanksi, status berlaku, dan pasal penting dari naskah resmi.
Baca selengkapnyaPelindungan Data Pribadi
Lihat topik PDPKeamanan informasi
Lihat topik KeamananToko online dan marketplace
Lihat topik E-commercePP Nomor 80 Tahun 2019
Ringkasan PP 80/2019 tentang PMSE: informasi toko, pengaduan, kontrak elektronik, penukaran, refund, status berlaku, serta sumber resmi.
Baca selengkapnyaPermendag Nomor 19 Tahun 2026
Ringkasan Permendag 19/2026: peran pedagang dan PPMSE, izin toko online, pengaduan, informasi produk, masa transisi, serta pengganti Permendag 31/2023.
Baca selengkapnyaRekam medis elektronik dan SATUSEHAT
Lihat topik RME / SATUSEHATTanda tangan dan kontrak elektronik
Lihat topik TTE dan kontrakPelindungan anak di layanan digital
Lihat topik PP TUNASPP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS)
Ringkasan PP TUNAS: cakupan layanan anak, penilaian risiko, persetujuan, privasi, verifikasi usia, pelaporan masalah, masa penyesuaian, dan sumber resmi.
Baca selengkapnyaPermenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026
Ringkasan aturan pelaksana PP TUNAS: usia, penilaian mandiri, pelaporan, penetapan profil risiko, akun anak, media sosial, dan sumber resmi terbaru.
Baca selengkapnya