Perpres 95/2018: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dasar SPBE dan tanggal berlaku

Perpres 95/2018 ditetapkan 2 Oktober 2018, diundangkan 5 Oktober 2018 dan berlaku pada tanggal pengundangan menurut Pasal 77. JDIH PANRB menampilkan status Berlaku pada pemeriksaan 5 Oktober 2026.

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Untuk pekerjaan TI instansi, baca hubungan tata kelola, data, aplikasi, keamanan, layanan dan audit; jangan memperlakukan satu hasil pemeriksaan aplikasi sebagai penilaian seluruh SPBE.

Peta pasal terpilih

Bagian	Fokus untuk pengelola layanan
Pasal 26	Bagi pakai data menurut tujuan/cakupan, hak akses dan standar interoperabilitas; hubungan dengan arsitektur instansi/daerah.
Pasal 40–41	Aspek keamanan serta kewajiban instansi pusat dan pemerintah daerah menerapkan keamanan SPBE sesuai standar teknis/prosedur.
Pasal 55	Audit TIK mencakup infrastruktur, aplikasi dan keamanan; pelaksana serta kebijakan umum mempunyai ketentuan tersendiri.
Pasal 70–71	Pemantauan/evaluasi dan pedoman; bedakan dari pentest atau audit teknis satu sistem.
Pasal 74–77	Ketentuan periode arsitektur, peralihan, aturan pelaksanaan serta mulai berlaku.

Tabel ini bukan seluruh pasal, lampiran, frekuensi audit atau semua aturan pelaksanaan. Jadwal dan kewajiban spesifik perlu diperiksa menurut jenis sistem, pelaksana serta perubahan aturan yang relevan.

Baca aturan pelaksanaan sesuai pekerjaan

Perpres 132/2022 menetapkan arsitektur nasional untuk periode 2020–2024. Status berlaku tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti periode tersebut otomatis bergeser menjadi 2025–2029. Review ini belum memverifikasi naskah pengganti arsitektur nasional sesudah periode itu; periksa dasar terkini sebelum menetapkan program instansi.

Permenkominfo 1/2023 perlu dibaca untuk LID: persyaratan, uji kelayakan, katalog dan akses. Peraturan BSSN 4/2021 menjadi rujukan manajemen keamanan serta standar/prosedur teknis. Hub pemerintah juga memuat aturan aset/layanan TI; tiap dokumen menjawab bagian pekerjaan yang berbeda.

Gunakan pasal untuk memeriksa bukti

Tautkan layanan ke pemilik, proses, elemen data, akses serta sistem yang menjalankannya. Setelah dasar dan lingkup jelas, ikuti kesepakatan pertukaran data antarinstansi untuk pembagian pekerjaan, dan persiapan audit keamanan untuk bukti teknis.

Halaman ini tidak memberi kewenangan baru membuka data, menyatakan vendor memenuhi syarat audit atau mengesahkan hasil evaluasi instansi. Gunakan naskah resmi, aturan pelaksanaan terkini dan keputusan pihak berwenang untuk menetapkan tindakan nyata.