UU 17/2023: layanan kesehatan digital dan data pasien

Kerangka kesehatan, dengan fokus layanan digital

UU 17/2023 tentang Kesehatan disahkan dan diundangkan 8 Agustus 2023. Pasal 458 menetapkan berlaku pada tanggal diundangkan; JDIH Kemenkes mencatat status berlaku.

Halaman ini membahas pasal layanan digital, rekam medis dan sistem informasi kesehatan. Status berlaku tidak berarti semua pasal naskah awal tetap mempunyai pemaknaan yang sama setelah putusan pengadilan.

Pasal yang membantu pemeriksaan sistem

Pasal	Fokus pembacaan
1 dan 25	Istilah telekesehatan/telemedisin dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
172	Fasilitas penyelenggara, kerja sama PSE, hubungan antarfasilitas/dengan masyarakat serta izin praktik.
293	Persetujuan tindakan pelayanan; berbeda dari dasar pemrosesan data pribadi.
296–299	Pencatatan, kerahasiaan, dokumen rekam medis, akses pasien dan pengelolaan nasional.
345–347	Integrasi, tata kelola, lokasi pemrosesan serta keandalan sistem informasi kesehatan.
453–454 dan 458	Keberlanjutan bersyarat peraturan pelaksana lama, pencabutan undang-undang dan tanggal berlaku.

Daftar ini bukan seluruh izin fasilitas, syarat tenaga kesehatan, penelitian, farmasi atau tindakan klinis. Lanjutkan ke PP 28/2024 untuk ketentuan pelaksanaan yang relevan.

Dokumen, akses dan tanggung jawab berbeda

Pasal 296–297 mengatur pembuatan serta pelindungan rekam medis. Dokumen milik fasilitas tidak menghilangkan hak pasien mengakses informasi di dalamnya. Hak akses itu juga bukan akses admin tanpa batas ke sistem.

Pasal 345–347 mengatur sistem informasi kesehatan, termasuk integrasi dan keandalan. Vendor perlu mengetahui tugas fasilitas serta pekerjaan teknis yang disepakati; kontrak tidak menjadi alasan mengabaikan ketentuan pengelolaan data.

Baca aturan lama bersama kerangka baru

Pasal 454 mencabut sejumlah undang-undang kesehatan terdahulu. Pasal 453 mempertahankan peraturan pelaksanaan yang disebutkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Karena itu, jangan menyimpulkan setiap aturan menteri lama otomatis hilang, atau otomatis berlaku tanpa memeriksa hubungan dan isinya.

Permenkes 20/2019 tetap mempunyai lingkup antarfasilitas, sedangkan kerangka telemedisin dalam UU dan PP lebih luas. Permenkes 24/2022 memberi rincian RME yang perlu dibaca bersama pengaturan baru.

Catatan pemaknaan norma profesi

Publikasi resmi MK pada 30 Januari 2026 membahas pemaknaan beberapa norma organisasi profesi dan kolegium. Halaman ini tidak merekonstruksi seluruh amar atau syarat profesi dari berita tersebut. Untuk keputusan pada bidang itu, baca putusan lengkap dan aturan tindak lanjutnya.

Lanjutkan ke peran layanan telemedisin serta alur data pasien. Pemeriksaan pasal digital terpilih bukan penilaian lengkap seluruh UU beserta semua putusannya.