Permenkes 20/2019: telemedicine antar fasilitas kesehatan

Khusus hubungan antarfasilitas

Permenkes 20/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan 30 Juli 2019 dan diundangkan 7 Agustus 2019. Pasal 22 menetapkan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. JDIH Kemenkes masih mencatat status berlaku pada pemeriksaan halaman ini.

Lingkup Pasal 1 membahas konsultasi antara fasilitas yang satu dengan fasilitas lain. Itu berbeda dari seluruh kegiatan platform yang menawarkan konsultasi langsung kepada masyarakat.

Bagian yang berguna untuk pembagian kerja

Bagian	Fokus pembacaan
Pasal 1–4	Lingkup, tenaga dengan izin praktik, jenis layanan dan standar; konsultasi tercatat dalam rekam medis.
Pasal 5–7	Fasilitas pemberi/peminta konsultasi serta tugas SDM, prosedur dan dokumentasi.
Pasal 8–11	Persyaratan SDM, sarana/prasarana, peralatan dan keterampilan menggunakan teknologi.
Pasal 12–13	Aplikasi, registrasi aplikasi mandiri dan registrasi fasilitas menurut lingkup aturan ini.
Pasal 17–18	Hak/kewajiban pemberi dan peminta, termasuk informasi, hasil serta kerahasiaan.

Tabel adalah jalur pembacaan terpilih. Tidak menetapkan jenis pelayanan yang layak bagi pasien tertentu atau menggantikan pemeriksaan profesi serta fasilitas.

Pemberi dan peminta bukan vendor aplikasi

Pasal 6 membedakan pemberi konsultasi berupa rumah sakit dan peminta berupa rumah sakit, fasilitas tingkat pertama atau fasilitas lain. Pasal 7 mengatur dokumentasi layanan oleh kedua pihak. Tugas klinis serta pencatatan tidak otomatis berpindah kepada perusahaan pembuat aplikasinya.

Perjanjian dan prosedur perlu menjelaskan fasilitas, tenaga, informasi permintaan, hasil, pencatatan, akses serta penanganan gangguan. Detail teknis disepakati tanpa mengubah kewenangan layanan yang ditentukan aturan.

Baca bersama kerangka kesehatan yang lebih baru

UU 17/2023 Pasal 172 dan PP 28/2024 Pasal 558 membahas telemedisin antarfasilitas serta antara fasilitas dan masyarakat. Ketentuan yang lebih baru dan aturan pelaksana terkait perlu diperiksa sesuai model layanan.

Status berlaku Permenkes ini tidak memperluas lingkupnya ke semua platform, dan tidak berarti cukup membaca dokumen 2019 untuk membuka layanan baru. Artikel ini tidak menyatakan ada izin umum pelayanan hanya dari pendaftaran PSE atau registrasi aplikasi.

Lanjutkan ke panduan telemedicine/telehealth untuk memetakan pihak, lalu RME/SATUSEHAT untuk pekerjaan pencatatan serta integrasi.