POJK 8/2026: pelaporan data transaksi pendanaan LPBBTI

Aturan untuk pelaporan dan permintaan informasi LPBBTI

POJK 8/2026 ditetapkan 12 Juni 2026, diundangkan dan berlaku 6 Juli 2026 menurut identitas resmi OJK dan Pasal 34. Aturan ini berfokus pada pelaporan data transaksi pendanaan serta permintaan informasi penerima dana oleh penyelenggara LPBBTI.

Pasal 33 mencabut hanya Pasal 187 POJK 40/2024, bukan seluruh POJK 40/2024. Ketentuan sistem dan data pada Pasal 160–165 POJK 40/2024 tetap perlu dibaca bersama, serta perubahan lain yang berlaku untuk kegiatan entitas.

Peta bagian yang dibaca

Bagian	Fokus untuk tim penyelenggara
Pasal 2–3	Pelaporan ke OJK dan asosiasi, kualitas data serta laporan pertama penyelenggara baru.
Pasal 5–10	Penyampaian oleh kantor pusat, integrasi, tanda terima, laporan harian, gangguan, pengiriman kembali dan pengkinian.
Pasal 11–15	Pemberitahuan kepada penerima dana, tujuan/batas permintaan, catatan akses, larangan pemberian/penjualan dan tanggung jawab.
Pasal 16–19	Anggota direksi penanggung jawab, fungsi petugas, perubahan akses, audit internal serta dua kebijakan/prosedur tertulis.
Pasal 32–34	Pemicu peralihan, pemberitahuan kesiapan sistem, pencabutan terbatas dan mulai berlaku.

Ini peta pasal terpilih, bukan salinan seluruh aturan atau semua ketentuan asosiasi/sanksi. Format dan mekanisme teknis yang ditetapkan OJK tetap diperlukan sebelum menyusun integrasi atau kalender laporan perusahaan.

Frekuensi tidak sama dengan batas jam pengiriman

Pasal 7 mewajibkan pelaporan ke OJK secara harian. Pasal 6 mengatur integrasi sistem, cakupan data dan tanda terima keberhasilan. Dari frekuensi harian saja, artikel ini tidak menetapkan batas pukul 23.59 atau skema kolom tertentu.

Pasal 8 mengatur permohonan penundaan ketika sistem penyelenggara terganggu, dengan pemberitahuan tertulis dan dokumen pendukung. Penundaan tidak otomatis timbul dari catatan gangguan internal. Ketentuan gangguan OJK dan keputusan otoritas perlu dibedakan dari gangguan penyelenggara.

Pasal 16 ayat (5) mengatur pelaporan perubahan petugas/pejabat serta penyesuaian hak akses paling lambat tujuh hari kerja sejak perubahan efektif. Pasal 17 menetapkan audit internal pelaporan dan permintaan informasi sedikitnya sekali dalam setahun. Jangan menyamakan kedua pemicu ini dengan frekuensi laporan harian.

Peralihan mempunyai beberapa pemicu

Untuk penyelenggara yang telah berizin sebelum pengundangan, Pasal 32 huruf a menyebut kewajiban kebijakan/prosedur Pasal 18–19 mulai berlaku tiga bulan sejak pengundangan. Ini bukan penundaan semua kewajiban POJK selama tiga bulan.

Pasal 32 huruf b menyebut berakhirnya ketentuan Bab IV tentang sistem asosiasi saat OJK memberitahukan sistemnya sudah dapat memproses permintaan informasi penerima dana. Huruf d memakai pemberitahuan tersebut untuk mulai berlakunya permintaan informasi melalui sistem OJK. Kesiapan itu belum dibuktikan melalui pemberitahuan operasional dalam review halaman ini.

Pasal 32 huruf c memberi asosiasi waktu paling lambat satu bulan sejak pengundangan untuk menyampaikan kebijakan, prosedur serta pedoman yang dimaksud. Kewajiban asosiasi jangan dipindahkan menjadi tenggat semua penyelenggara.

Catatan tentang FAQ resmi

Pada review 2 Oktober 2026, FAQ butir 6 menyebut tiga bulan sejak pengundangan dengan keterangan “September 2026”; butir 7 menyebut satu bulan dengan keterangan “Juli 2026”. Keterangan bulan tersebut tidak selaras dengan tanggal pengundangan 6 Juli 2026 pada halaman identitas resmi.

Artikel ini memakai jangka waktu dan pemicu pada naskah POJK, bukan menyalin bulan FAQ sebagai kalender. Jika tim memerlukan tanggal pelaksanaan, simpan naskah, identitas, pemberitahuan sistem serta klarifikasi OJK yang relevan. Jangan menganggap artikel ini sudah menyelesaikan perbedaan sumber melalui keputusan otoritas.

Hubungkan pasal dengan pekerjaan dan bukti

Mulai dari panduan pelaporan LPBBTI untuk menyiapkan kualitas data, akses, koreksi dan bukti penerimaan. Gunakan peta kewajiban dengan satu baris per pelaku/pemicu.

Rujukan POJK 40/2024 tetap memiliki fokus sistem, sertifikat, retensi dan hak data. Rancangan perubahan POJK 40/2024 tidak diperlakukan sebagai ketentuan final yang sudah berlaku.