Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026

Apa yang dirinci?

Aturan ini melaksanakan ketentuan PP 17/2025 tentang batas usia, penilaian risiko, pengawasan, dan sanksi. Status pada JDIH Komdigi adalah berlaku; ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada 6 Maret 2026.

Bagian yang perlu diperiksa

Pasal	Pokok pemeriksaan
2–7	Informasi usia, penilaian kesesuaian, desain pelindungan dan verifikasi pengguna anak
8–20	Aspek serta indikator penilaian tingkat risiko
21–25	Pelaporan hasil, bukti, narahubung, verifikasi dan penetapan profil risiko
26–28	Penilaian ulang, perubahan risiko serta notifikasi kepada pengguna terdampak
29	Akun anak menurut usia dan profil risiko, serta pengawasan orang tua
30	Layanan jejaring dan media sosial serta penonaktifan akun yang tidak memenuhi usia
31–61	Pengawasan, pelaporan atau aduan, sanksi dan keberatan administratif
62–63	Tenggat pelaporan awal dan mulai berlakunya peraturan

Penilaian mandiri bukan penetapan pemerintah

PSE melakukan serta melaporkan penilaian mandiri dengan bukti yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. Setelah verifikasi, profil risiko ditetapkan oleh Menteri; kewenangan tersebut didelegasikan kepada Direktur Jenderal sesuai pasal terkait.

Saat risiko berubah, Pasal 26 mengatur penilaian ulang serta pelaporan. Profil risiko yang sudah ditetapkan tetap berlaku sampai perubahan profil ditetapkan. Jangan mengubah batas usia hanya berdasarkan kesimpulan baru tim internal.

Gunakan petunjuk dan keputusan terkait

Kepmenkomdigi 142/2026 mengatur indikator cakupan serta petunjuk penilaian dan verifikasi. Lampiran II telah diganti melalui Kepmenkomdigi 219/2026, termasuk parameter dan kertas kerja penilaian. Gunakan lampiran pengganti saat menyusun hasil.

Kepmenkomdigi 140/2026 menetapkan layanan jejaring dan media sosial dalam lampirannya serta langkah penerapannya, termasuk penonaktifan akun bertahap sejak 28 Maret 2026. Ketentuan tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi larangan semua anak di bawah 16 tahun memakai semua aplikasi.

Perhatikan tenggat pelaporan

Pasal 62 menetapkan pelaporan hasil penilaian mandiri paling lambat tiga bulan sejak pengundangan 6 Maret 2026. Ini ketentuan khusus pelaporan, berbeda dari masa penyesuaian dua tahun dalam PP 17/2025. Tenggat tersebut sudah berlalu pada tanggal pemeriksaan panduan ini; periksa status pelaporan dan tindak lanjut melalui saluran resmi yang berlaku.

Baca panduan penilaian risiko atau panduan usia dan persetujuan untuk menyusun pekerjaan tim.