Permenkes Nomor 24 Tahun 2022

Status dan tanggal berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis ditetapkan dan diundangkan pada 31 Agustus 2022, dalam Berita Negara Tahun 2022 Nomor 829. Pasal 47 menetapkan berlaku sejak pengundangan.

JDIH Kemenkes mencatat statusnya berlaku pada pemeriksaan sumber halaman ini. Pasal 46 mencabut Permenkes 269/MENKES/PER/III/2008. Ringkasan ini berfokus pada penyelenggaraan RME, bukan seluruh aturan kesehatan atau penilaian akreditasi fasilitas.

Ketentuan yang perlu diperiksa tim

Kebutuhan	Pasal dan ruang lingkup
Fasilitas yang wajib menyelenggarakan RME	Pasal 3–4, termasuk fasilitas dengan pelayanan telemedisin
Prosedur dan pembagian pekerjaan	Pasal 7 dan 13; mengikuti kebutuhan fasilitas serta kewenangan tenaga
Sistem dan registrasi	Pasal 9–12; pilihan sistem, PSE, interoperabilitas, variabel/metadata, dan registrasi Kemenkes
Penyimpanan dan cadangan	Pasal 20; keamanan, media, cadangan berkala di tempat berbeda, serta prosedur
Integrasi dan kerja sama	Pasal 21–22; keterhubungan dengan platform Kemenkes dan ketentuan khusus kerja sama penyimpanan
Mutu dan hak atas rekam medis	Pasal 23–28; audit mutu, transfer, kepemilikan dokumen/isi, serta akses Kemenkes
Keamanan dan kerahasiaan	Pasal 29–37; hak akses, perbaikan, kerahasiaan, serta syarat pembukaan isi
Masa simpan	Pasal 39; paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien

Pemberian akses, pembukaan isi, dan pemusnahan perlu dibaca beserta syaratnya. Pasal 30, misalnya, membedakan kewenangan memasukkan, memperbaiki, dan melihat data. Jangan memberi hak mengubah catatan kepada semua pengguna aplikasi.

Penyimpanan oleh pihak lain

Pasal 22 mengatur kerja sama penyimpanan ketika fasilitas mempunyai keterbatasan sumber daya. Ketentuannya mencakup penyimpanan di dalam negeri, rekomendasi unit kerja Kemenkes terkait, larangan penggunaan data yang merugikan, pakta integritas atau NDA, dan akses fasilitas terhadap data.

Ketentuan itu perlu diperiksa terpisah dari aturan umum lokasi server PSE. Jangan menganggap izin umum menggunakan cloud sudah menjawab persyaratan penyimpanan RME.

Tenggat dan sanksi

Pasal 45 menetapkan batas penyelenggaraan RME paling lambat 31 Desember 2023. Itu tenggat yang sudah lewat, bukan masa persiapan baru bagi setiap pengadaan aplikasi.

Pasal 42–44 mengatur sanksi administratif serta pelaporannya, termasuk teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Ketentuan ini tidak berarti setiap error API otomatis mencabut akreditasi. Penilaian pelanggaran dan tindakan mengikuti proses serta kewenangan yang berlaku.

Dari peraturan ke pekerjaan tim

Gunakan panduan kewajiban RME untuk membagi pekerjaan, lalu persiapan integrasi SATUSEHAT untuk jalur operasionalnya. Dokumentasi teknis Kemenkes dapat berubah; simpan versi panduan yang dipakai saat pengujian.

Aturan ini perlu dibaca bersama kerangka hukum kesehatan, pelindungan data pribadi, dan ketentuan khusus pelayanan yang dijalankan. Halaman ini tidak menetapkan persyaratan klinis tiap modul atau menjamin suatu sistem sudah memenuhi seluruh kewajiban.