PBI 10/2025: pengaturan industri sistem pembayaran

Apa yang diatur?

PBI 10/2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran menjadi rujukan untuk memetakan pelaku dan kegiatan dalam industri sistem pembayaran. Halaman resmi BI mencatat mulai berlaku 31 Maret 2026.

Perusahaan perlu memeriksa kegiatan sebenarnya, alur dana, pihak yang memberi instruksi, dan layanan kepada pengguna. Sebutan “platform”, “SaaS”, atau “mitra” saja belum menetapkan posisi perusahaan menurut aturan.

Bedakan PJP dan PIP

Pasal 37 membedakan izin Penyedia Jasa Pembayaran dan penetapan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Jangan menyatukan keduanya menjadi satu jenis izin atau menganggap setiap pemakaian API pembayaran menjadikan perusahaan PJP.

Panduan Kompli menggunakan aturan ini untuk orientasi dan pemeriksaan mitra. Penentuan izin memerlukan analisis kegiatan serta ketentuan pelaksanaan, bukan hanya membaca daftar fitur website.

Baca peralihan sebelum memakai ringkasan lama

PBI ini memuat ketentuan peralihan. Identitas izin atau status pelaku yang sudah ada perlu diperiksa bersama ketentuan tersebut dan sumber BI terkini. Jangan menganggap klasifikasi dalam artikel lama otomatis tetap berlaku, atau sebaliknya bahwa semua izin lama langsung tidak sah.

Dokumen kerja yang membantu

Catatan	Tujuan
Peta kegiatan dan pihak	Menjelaskan siapa melakukan pekerjaan pembayaran tertentu
Alur dana dan instruksi	Menunjukkan perpindahan serta pengendalian yang sebenarnya
Status mitra	Memeriksa badan hukum, layanan, dan lingkup izin/penetapan
Kontrak dan operasi	Memeriksa tanggung jawab, data, pengaduan, serta insiden

Tabel adalah persiapan praktis, bukan formulir perizinan BI. Lanjutkan ke peta aturan layanan keuangan dan persiapan SNAP. Standar integrasi tidak menggantikan pemeriksaan perizinan.