Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021

Status dan tanggal berlaku

Peraturan BSSN 4/2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE ditetapkan 19 Mei 2021 dan diundangkan 21 Mei 2021, dalam Berita Negara Tahun 2021 Nomor 541. Pasal 36 menetapkan berlaku sejak pengundangan. Ditjen PP mencatat status berlaku saat sumber diperiksa.

Siapa yang menjalankan kewajiban?

Pasal 2 mewajibkan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen keamanan informasi SPBE. Pasal 3–6 mengatur proses, lingkup, koordinator dan pelaksana teknis.

Pasal 7 merinci tugas pejabat pelaksana, termasuk memastikan pembangunan atau pengembangan aplikasi/infrastruktur oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis serta prosedur keamanan yang ditetapkan. Vendor tidak otomatis menjadi instansi SPBE atau mengambil seluruh kewenangan instansi hanya karena mempunyai kontrak.

Peta bagian naskah

Pekerjaan	Pasal dan lingkup
Lingkup dan pelaksana	Pasal 2–7; proses, data/aplikasi/infrastruktur/kebijakan, koordinator serta tanggung jawab.
Perencanaan dan operasi	Pasal 8–13; penilaian, peningkatan keamanan, insiden dan audit sesuai ketentuan terkait.
Dukungan dan perbaikan	Pasal 14–16; SDM, anggaran, evaluasi kinerja keamanan dan tindak lanjut.
Objek standar teknis	Pasal 17–18; data/informasi, aplikasi, sistem penghubung layanan, jaringan intra dan pusat data nasional.
Rincian teknis/prosedur	Pasal 19–35; baca sesuai objek, aplikasi web/mobile, jaringan dan infrastruktur yang dicakup.

Pasal 25 membahas pengujian keamanan aplikasi setiap periode tertentu beserta kegiatannya. Jangan menyimpulkan satu frekuensi atau lingkup pentest yang sama untuk semua sistem hanya dari frasa tersebut.

Apa yang perlu disiapkan tim?

Petakan layanan, aset, risiko, hak akses, pembagian tugas, insiden dan bukti pemeriksaan. Cocokkan persyaratan teknis dengan objek serta fungsi yang benar; daftar praktis bukan pengganti seluruh rincian naskah.

Pasal 13 merujuk audit keamanan sesuai peraturan perundang-undangan. Gunakan persiapan audit keamanan SPBE untuk membedakan ketentuan penyelenggaraan audit dari standar/prosedur keamanan di sini.

Dari standar ke tanggung jawab

Mulai dari arsitektur layanan, lalu isi matriks tanggung jawab. Kontrak harus menjelaskan lingkup penyedia, akses, hasil dan penanganan masalah tanpa menghilangkan pengelolaan instansi.

Ringkasan ini tidak menetapkan konfigurasi teknis tiap instalasi, membuktikan kepatuhan aplikasi atau mencakup seluruh ketentuan sektor/klasifikasi informasi.