PADG 32/2025: pelaksanaan industri sistem pembayaran

Hubungannya dengan PBI 10/2025

PADG 32/2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran merupakan ketentuan pelaksanaan PBI 10/2025. Naskah ditetapkan 24 Desember 2025 dan Pasal 240 menetapkan mulai berlaku 31 Maret 2026.

Lingkupnya meliputi aktivitas, struktur industri, tata kelola/risiko, praktik pasar, data/informasi, pengawasan, pengakhiran serta koordinasi. Halaman ini berfokus pada peran, penunjang dan peralihan; tidak merinci seluruh bundling aktivitas atau persyaratan izin.

Bagian yang membantu tim produk dan teknologi

Bagian	Kegunaan pembacaan
Pasal 1 dan 5–8	Definisi pihak serta tahapan/aktivitas; bedakan merchant, peserta, PJP, PIP dan penunjang.
Pasal 139–140	Asesmen dan pemantauan oleh PJP yang bekerja sama dengan penunjang.
Pasal 150	Kategori kritikal, penting dan standar berdasarkan kritikalitas serta cakupan.
Pasal 152	Pendaftaran kritikal/penting; aspek SDM, proses dan teknologi serta mekanisme.
Pasal 153–157	Peralihan, tata cara penilaian dan penerimaan/penolakan pendaftaran.
Pasal 238–240	Keberlanjutan pedoman tertentu, pencabutan aturan lama serta tanggal berlaku.

Pendaftaran penunjang berbeda dari izin PJP dan penetapan PIP. Uraikan kegiatan perusahaan serta lingkup kerja sama; label “vendor TI” saja belum menentukan kategori.

Jangan melewatkan peralihan penunjang

Pasal 153 menetapkan pendaftaran penunjang kritikal dan penting paling lambat tiga tahun sejak PBI tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran berlaku. Penerapan dan pengumuman dapat bertahap; BI dapat meminta data kerja sama, identifikasi kesiapan serta persiapan kelembagaan selama masa tersebut.

Baca kewajiban persiapan dan dukungan pada pasal yang sama. Masa peralihan tidak berarti seluruh persyaratan kerja sama ditunda, dan bukan alasan menganggap semua vendor belum terdaftar otomatis melanggar sejak hari pertama.

Bukti teknologi perlu sesuai peran

Pasal 152 merinci persyaratan teknologi penunjang kritikal/penting, termasuk pengelolaan risiko, pemulihan, audit TI, pengujian keamanan, monitoring serta insiden. Uji rencana pemulihan disebut paling sedikit sekali setahun; frekuensi itu jangan diperluas ke setiap butir audit atau pengujian keamanan tanpa dasar.

Tim dapat membuat catatan kewajiban → bukti → gap → tindak lanjut. Contoh kerja ini bukan pengganti asesmen serta dokumen yang diminta BI. Mekanisme dan rincian menggunakan petunjuk teknis resmi sesuai Pasal 157; buka versi yang berlaku ketika pengajuan.

Pengaturan lama dan langkah berikutnya

Pasal 239 mencabut PADG 24/7/PADG/2022 ketika aturan ini berlaku. Pasal 238 mempertahankan pedoman tertentu sepanjang tidak bertentangan. Karena itu, jangan hanya menggunakan satu prosedur lama tanpa memeriksa ketentuan yang masih berlaku dan petunjuk teknis terbaru.

Lanjutkan ke peran PJP, PIP dan penunjang serta peta kewajiban. Daftar pasal di sini adalah jalur membaca terpilih, bukan katalog semua kewajiban sistem pembayaran.