PADK OJK 1/2026: penyelenggaraan TI bank umum

Kedudukan dan lingkup

PADK OJK 1/2026 melaksanakan ketentuan POJK 11/2022 tentang penyelenggaraan TI oleh bank umum. Dokumen ini perlu dibaca bersama aturan induk, bukan dianggap sebagai seluruh peraturan teknologi keuangan.

Empat lampiran yang digunakan

Lampiran	Isi
I	Pedoman penyelenggaraan TI bank umum
II	Tata cara penyampaian laporan dan permohonan izin
III	Format laporan dan notifikasi
IV	Format permohonan izin dan laporan realisasi

Pedoman mencakup tata kelola, arsitektur, risiko, penyedia jasa TI, penempatan tertentu di luar Indonesia, data, penyediaan jasa TI oleh bank, serta pengendalian/audit intern. Gunakan bagian lengkap yang cocok dengan kegiatan.

Status dan ketentuan sebelumnya

Ditetapkan pada 23 Januari 2026 dan mulai berlaku 1 Maret 2026 menurut Pasal 5 serta halaman OJK. Pasal 4 mencabut ketentuan SEOJK 21/SEOJK.03/2017 pada saat PADK berlaku. Penggantian tersebut tidak boleh diartikan sebagai pencabutan seluruh aturan induk TI bank.

Pasal 2 mengatur penyesuaian perjanjian bagi bank yang sudah menggunakan penyedia jasa TI sebelum PADK berlaku. Ringkasan ini tidak menambahkan tenggat penyesuaian yang tidak disebut pada pasal tersebut.

Cara memakainya dalam proyek

Petakan kegiatan, sistem, vendor, pihak yang mengambil keputusan, serta kewajiban yang berlaku. Cocokkan bukti dengan periode dan lingkup pemeriksaan. Jangan menganggap persetujuan internal atau sertifikat vendor menggantikan izin yang mungkin diperlukan.

Lanjutkan ke panduan tata kelola TI bank dan lembar pemeriksaan vendor. Pengaturan BPR/BPRS dibaca terpisah.