Memetakan arsitektur dan pertukaran data layanan SPBE

Mulai dari layanan, bukan daftar aplikasi

Arsitektur SPBE menghubungkan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, serta layanan. Tujuannya membantu instansi melihat hubungan antarkomponen, termasuk pekerjaan yang masih dilakukan manual dan sistem yang saling bergantung.

Contohnya, layanan perizinan membutuhkan pemeriksaan permohonan, data pemohon, aplikasi, jaringan, petugas dan hak akses. Daftar nama aplikasi saja belum menjelaskan siapa boleh menerima data atau siapa menangani kegagalan pertukaran data.

Periksa periode dokumen yang digunakan

Perpres 132/2022 Pasal 3 menetapkan arsitektur nasional untuk 2020–2024. JDIH PANRB mencatat peraturan itu berlaku saat sumber diperiksa. Status tersebut tidak otomatis memperpanjang periode lampiran menjadi 2025–2029 atau 2026.

Untuk rencana saat ini, catat keputusan arsitektur instansi/daerah, periode, versi, pemilik dan dasar terbaru yang benar-benar digunakan. Minta konfirmasi koordinator SPBE bila rujukannya belum jelas. Jangan memindahkan tenggat 2022 atau 2023 dalam naskah lama menjadi tenggat baru untuk proyek sekarang.

Daftar JDIH PANRB yang diperiksa juga memuat rancangan Perpres Pemerintah Digital. Rancangan itu tidak dipakai di sini sebagai aturan yang sudah diundangkan. Halaman ini belum memverifikasi satu arsitektur nasional pengganti untuk seluruh perencanaan setelah 2024.

Buat peta yang menghubungkan enam bagian

Bagian	Catatan awal
Layanan	Pengguna, hasil layanan, pemilik, bantuan dan target layanan.
Proses bisnis	Tahap kerja, keputusan, unit pelaksana dan bagian yang masih manual.
Data dan informasi	Data yang diperlukan, sumber, kualitas, definisi, penerima dan dasar akses.
Aplikasi	Fungsi, versi, pemilik, antarmuka dan sistem yang bergantung padanya.
Infrastruktur	Jaringan, server, pusat data, layanan bersama dan ketergantungan penyedia.
Keamanan	Klasifikasi, izin akses, risiko, pencatatan, penanganan insiden dan bukti pemeriksaan.

Ini peta awal Kompli, bukan pengganti seluruh referensi atau formulir arsitektur resmi. Tautkan catatan ke dokumen instansi dan inventaris aset serta layanan agar perubahan tidak dicatat di tempat yang saling bertentangan.

Bedakan pengirim, penerima dan pengelola penghubung

Permenkominfo 1/2023 membahas interoperabilitas data dalam SPBE dan Satu Data Indonesia. Bedakan penyedia Layanan Interoperabilitas Data (LID), konsumen LID, serta pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Peran itu menentukan siapa menyiapkan layanan, mengonfirmasi akses, menggunakan data dan menangani perubahan.

Pasal 4 memperbolehkan instansi menggunakan infrastruktur pertukaran data sendiri dengan keterhubungan ke SPLP sesuai ketentuannya. Membuat API sendiri belum membuktikan seluruh persyaratan interoperabilitas terpenuhi.

Sebelum menghubungkan layanan, cocokkan:

• Tujuan pertukaran, dasar kewenangan dan data minimum yang diperlukan.
• Definisi tiap data, metadata, format, referensi serta pemilik perbaikannya.
• Katalog layanan, kategori akses, pihak yang mengonfirmasi dan batas penggunaannya.
• Dokumentasi, pengujian, kualitas layanan, keamanan serta pencatatan yang dipersyaratkan.
• Jalur komunikasi ketika format, versi atau ketersediaan layanan berubah.

Pasal 5–7 memuat prinsip, persyaratan serta pengujian kelaikan operasional; Pasal 10–11 membahas katalog dan penggunaan layanan. Ikuti proses serta rincian naskah, bukan hanya daftar praktis di atas. LID terbuka tidak berarti semua data pribadi boleh dipublikasikan. Kewenangan, klasifikasi dan pelindungan data tetap perlu diperiksa.

Contoh: memeriksa status permohonan antarunit

Contoh buatan yang belum dijalankan: unit layanan ingin mengambil status permohonan dari unit pengelola. Peta mencatat siapa menerbitkan status, arti tiap nilai, layanan yang membacanya, hak akses dan tindakan ketika data terlambat.

Tim menyiapkan uji dengan data buatan untuk akses yang diizinkan/ditolak, format tidak sesuai, layanan tidak tersedia serta perubahan versi. Hasil yang diharapkan: penerima memahami status dengan benar dan kegagalan tidak membuka data atau menghasilkan keputusan yang salah. Catat hasil nyata setelah pengujian; contoh ini bukan bukti integrasi berhasil.

Hubungkan arsitektur dengan operasi dan pemeriksaan

Gunakan matriks tanggung jawab SPBE untuk pekerjaan tanpa pemilik. Hubungkan risiko dan izin data ke persiapan audit keamanan SPBE. Vendor menjalankan tugas sesuai kontrak; instansi tetap perlu mengelola tanggung jawabnya.

Evaluasi kinerja pemerintah digital mempunyai instrumen tersendiri: Permen PANRB 8/2026 tercatat berlaku pada sumber resmi yang diperiksa. Halaman ini tidak menguraikan seluruh indikatornya. Bedakan peta arsitektur, pemeriksaan keamanan dan evaluasi kinerja; satu dokumen tidak otomatis menyelesaikan ketiganya.

Tinjau peta saat proses, data, aplikasi, penghubung, penyedia atau aturan berubah. Simpan versi keputusan, pihak yang menyetujui dan pekerjaan yang belum dikonfirmasi.

Turunkan alur menjadi pembagian tanggung jawab

Perpres 95/2018 menghubungkan bagi pakai, akses serta keamanan. Gunakan kesepakatan pertukaran data antarinstansi untuk tujuan, elemen data, persetujuan, kanal dan perubahan. Penandatanganan dokumen tidak menggantikan kewenangan atau uji kelayakan LID.