# Memetakan arsitektur dan pertukaran data layanan SPBE Sumber diperiksa. Metode: https://kompli.id/metodologi/. Mulai dari layanan yang dibutuhkan pengguna, lalu hubungkan proses, data, sistem dan penanggung jawabnya. Persetujuan pertukaran data serta bukti keamanan perlu diperiksa sebelum integrasi berjalan. URL kanonis: https://kompli.id/panduan/pemerintahan/arsitektur-dan-interoperabilitas-spbe/ Sumber diakses: 2026-10-01 Diperbarui: 2026-10-05 Penulis: Kompli Sumber diperiksa: 2026-10-05 ## Mulai dari layanan, bukan daftar aplikasi Arsitektur SPBE menghubungkan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, serta layanan. Tujuannya membantu instansi melihat hubungan antarkomponen, termasuk pekerjaan yang masih dilakukan manual dan sistem yang saling bergantung. Contohnya, layanan perizinan membutuhkan pemeriksaan permohonan, data pemohon, aplikasi, jaringan, petugas dan hak akses. Daftar nama aplikasi saja belum menjelaskan siapa boleh menerima data atau siapa menangani kegagalan pertukaran data. ## Periksa periode dokumen yang digunakan **Perpres 132/2022 Pasal 3 menetapkan arsitektur nasional untuk 2020–2024.** JDIH PANRB mencatat peraturan itu berlaku saat sumber diperiksa. Status tersebut tidak otomatis memperpanjang periode lampiran menjadi 2025–2029 atau 2026. Untuk rencana saat ini, catat keputusan arsitektur instansi/daerah, periode, versi, pemilik dan dasar terbaru yang benar-benar digunakan. Minta konfirmasi koordinator SPBE bila rujukannya belum jelas. Jangan memindahkan tenggat 2022 atau 2023 dalam naskah lama menjadi tenggat baru untuk proyek sekarang. Daftar JDIH PANRB yang diperiksa juga memuat **rancangan Perpres Pemerintah Digital**. Rancangan itu tidak dipakai di sini sebagai aturan yang sudah diundangkan. Halaman ini belum memverifikasi satu arsitektur nasional pengganti untuk seluruh perencanaan setelah 2024. ## Buat peta yang menghubungkan enam bagian | Bagian | Catatan awal | | --- | --- | | Layanan | Pengguna, hasil layanan, pemilik, bantuan dan target layanan. | | Proses bisnis | Tahap kerja, keputusan, unit pelaksana dan bagian yang masih manual. | | Data dan informasi | Data yang diperlukan, sumber, kualitas, definisi, penerima dan dasar akses. | | Aplikasi | Fungsi, versi, pemilik, antarmuka dan sistem yang bergantung padanya. | | Infrastruktur | Jaringan, server, pusat data, layanan bersama dan ketergantungan penyedia. | | Keamanan | Klasifikasi, izin akses, risiko, pencatatan, penanganan insiden dan bukti pemeriksaan. | Ini peta awal Kompli, bukan pengganti seluruh referensi atau formulir arsitektur resmi. Tautkan catatan ke dokumen instansi dan [inventaris aset serta layanan](/panduan/pemerintahan/aset-dan-layanan-ti-spbe/) agar perubahan tidak dicatat di tempat yang saling bertentangan. ## Bedakan pengirim, penerima dan pengelola penghubung Permenkominfo 1/2023 membahas interoperabilitas data dalam SPBE dan Satu Data Indonesia. Bedakan penyedia Layanan Interoperabilitas Data (LID), konsumen LID, serta pengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Peran itu menentukan siapa menyiapkan layanan, mengonfirmasi akses, menggunakan data dan menangani perubahan. Pasal 4 memperbolehkan instansi menggunakan infrastruktur pertukaran data sendiri dengan keterhubungan ke SPLP sesuai ketentuannya. Membuat API sendiri belum membuktikan seluruh persyaratan interoperabilitas terpenuhi. Sebelum menghubungkan layanan, cocokkan: - Tujuan pertukaran, dasar kewenangan dan data minimum yang diperlukan. - Definisi tiap data, metadata, format, referensi serta pemilik perbaikannya. - Katalog layanan, kategori akses, pihak yang mengonfirmasi dan batas penggunaannya. - Dokumentasi, pengujian, kualitas layanan, keamanan serta pencatatan yang dipersyaratkan. - Jalur komunikasi ketika format, versi atau ketersediaan layanan berubah. Pasal 5–7 memuat prinsip, persyaratan serta pengujian kelaikan operasional; Pasal 10–11 membahas katalog dan penggunaan layanan. Ikuti proses serta rincian naskah, bukan hanya daftar praktis di atas. **LID terbuka tidak berarti semua data pribadi boleh dipublikasikan.** Kewenangan, klasifikasi dan pelindungan data tetap perlu diperiksa. ## Contoh: memeriksa status permohonan antarunit Contoh buatan yang belum dijalankan: unit layanan ingin mengambil status permohonan dari unit pengelola. Peta mencatat siapa menerbitkan status, arti tiap nilai, layanan yang membacanya, hak akses dan tindakan ketika data terlambat. Tim menyiapkan uji dengan data buatan untuk akses yang diizinkan/ditolak, format tidak sesuai, layanan tidak tersedia serta perubahan versi. Hasil yang diharapkan: penerima memahami status dengan benar dan kegagalan tidak membuka data atau menghasilkan keputusan yang salah. Catat hasil nyata setelah pengujian; contoh ini bukan bukti integrasi berhasil. ## Hubungkan arsitektur dengan operasi dan pemeriksaan Gunakan [matriks tanggung jawab SPBE](/template/tanggung-jawab-keamanan-spbe/) untuk pekerjaan tanpa pemilik. Hubungkan risiko dan izin data ke [persiapan audit keamanan SPBE](/panduan/pemerintahan/persiapan-audit-keamanan-spbe/). Vendor menjalankan tugas sesuai kontrak; instansi tetap perlu mengelola tanggung jawabnya. Evaluasi kinerja pemerintah digital mempunyai instrumen tersendiri: Permen PANRB 8/2026 tercatat berlaku pada sumber resmi yang diperiksa. Halaman ini tidak menguraikan seluruh indikatornya. Bedakan peta arsitektur, pemeriksaan keamanan dan evaluasi kinerja; satu dokumen tidak otomatis menyelesaikan ketiganya. Tinjau peta saat proses, data, aplikasi, penghubung, penyedia atau aturan berubah. Simpan versi keputusan, pihak yang menyetujui dan pekerjaan yang belum dikonfirmasi. ## Turunkan alur menjadi pembagian tanggung jawab [Perpres 95/2018](/regulasi/perpres-95-2018/) menghubungkan bagi pakai, akses serta keamanan. Gunakan [kesepakatan pertukaran data antarinstansi](/panduan/pemerintahan/perjanjian-pertukaran-data-antarinstansi/) untuk tujuan, elemen data, persetujuan, kanal dan perubahan. Penandatanganan dokumen tidak menggantikan kewenangan atau uji kelayakan LID. ## Sumber rujukan - [Perpres 132/2022 — naskah dan Lampiran 2020–2024](https://data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2022perpres132.pdf) — Pasal 1–5 dan kerangka dalam Lampiran; periode nasional 2020–2024. - [Perpres 132/2022 — identitas dan status](https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/peraturan-presiden-nomor-132-tahun-2022-tentang-arsitektur-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-n-1587) — Identitas dan status berlaku di JDIH PANRB; status tidak memperpanjang periode lampiran. - [Permenkominfo 1/2023 — interoperabilitas data SPBE dan Satu Data Indonesia](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/unduh/id/857/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Binformatika%2Bnomor%2B1%2Btahun%2B2023) — Pasal 1 dan 4–11: peran, prinsip, persyaratan, katalog, akses dan perubahan layanan. - [Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 — keamanan SPBE](https://peraturan.go.id/files/bn541-2021.pdf) — Pasal 2–7 dan 17–18: lingkup instansi, peran dan objek keamanan. - [Daftar rancangan PANRB — Pemerintah Digital](https://jdih.menpan.go.id/rancangan-puu) — Daftar rancangan PANRB; bukan dasar operatif. - [Permen PANRB 8/2026 — evaluasi kinerja pemerintah digital](https://peraturan.bpk.go.id/Details/351330/permen-panrb-no-8-tahun-2026) — Identitas dan status Permen PANRB 8/2026; bukan pembacaan seluruh indikator evaluasi. ## Perlu membahas kebutuhan tim Anda? Ceritakan layanan digital yang Anda kelola dan kebutuhan tim Anda. [Konsultasikan kebutuhan Anda](https://kompli.id/konsultasi/?topik=operasional-digital) ## Bacaan terkait - [Mengelola aset dan layanan TI instansi pemerintah](https://kompli.id/panduan/pemerintahan/aset-dan-layanan-ti-spbe/) - [Persiapan audit keamanan SPBE](https://kompli.id/panduan/pemerintahan/persiapan-audit-keamanan-spbe/) - [Template tanggung jawab keamanan SPBE](https://kompli.id/template/tanggung-jawab-keamanan-spbe/) - [Perpres Nomor 132 Tahun 2022](https://kompli.id/regulasi/perpres-132-2022/) - [Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021](https://kompli.id/regulasi/peraturan-bssn-4-2021/) - [Perpres 95/2018: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik](https://kompli.id/regulasi/perpres-95-2018/) - [Menyiapkan perjanjian pertukaran data antarinstansi](https://kompli.id/panduan/pemerintahan/perjanjian-pertukaran-data-antarinstansi/)