Memetakan data pasien dalam layanan kesehatan digital
Ikuti satu perjalanan layanan dan catat siapa menerima data pada setiap tahap. Rekam medis, akun aplikasi, pesan pengingat dan bukti pembayaran dapat memiliki tujuan serta masa simpan berbeda.
Di halaman ini
Ikuti perjalanan layanan, bukan hanya database utama
Data pasien dapat melewati sistem pendaftaran, konsultasi, rekam medis, pembayaran, pesan dan dukungan vendor. Peta yang berhenti pada server RME dapat melewatkan salinan di log, perangkat petugas, cadangan atau layanan pihak lain.
Mulai dari satu perjalanan fiktif tanpa data pasien asli. Catat kategori data dan hubungannya, bukan isi diagnosis atau salinan identitas. UU PDP Pasal 4 menempatkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik; data administratif yang terhubung dengan layanan juga perlu diperiksa sesuai konteksnya.
Peta ini membantu tim fasilitas dan pengembang menemukan aliran serta pekerjaan terbuka. Ia tidak menggantikan catatan seluruh kegiatan pemrosesan atau ROPA. Hubungkan ID aliran ke ROPA, bukan membuat dua daftar yang berbeda tanpa pemilik pembaruan.
Bagi perjalanan menjadi tahap yang bisa diperiksa
| Tahap | Pertanyaan untuk tim |
|---|---|
| Pendaftaran/jadwal | Data apa yang dibutuhkan, siapa menerima, dan apa yang masuk ke pesan konfirmasi? |
| Pelayanan/konsultasi | Siapa pemberi layanan, apa yang dicatat, dan siapa berwenang melihat atau memperbaiki? |
| Rekam medis | Bagaimana catatan terhubung ke pasien/kunjungan, tersimpan dan dipertukarkan melalui jalur yang sesuai? |
| Pembayaran/klaim | Data mana yang diperlukan penerima; apakah rincian klinis ikut terkirim tanpa kebutuhan yang jelas? |
| Dukungan/pemulihan | Apakah tiket, log, perangkat kerja, ekspor dan cadangan memuat salinan data pasien? |
Pada setiap tahap, catat pengirim, penerima, tujuan, aplikasi dan lokasi pemrosesan. Ikuti juga kegagalan, percobaan ulang dan perubahan mitra. Token atau ID acak tidak otomatis menjadikan data anonim bila masih dapat dihubungkan ke pasien.
Tentukan peran per kegiatan
UU PDP membedakan pengendali yang menentukan tujuan/kendali pemrosesan dan prosesor yang memproses atas nama pengendali. Nama dalam kontrak saja belum menjawab seluruh kegiatan. Sebuah platform dapat menjalankan pekerjaan atas instruksi fasilitas dan sekaligus menentukan tujuan lain untuk akun atau analitiknya sendiri.
Pasal 51 mengatur pemrosesan oleh prosesor berdasarkan perintah pengendali, penggunaan prosesor lain serta tanggung jawab ketika pemrosesan dilakukan di luar perintah/tujuan. Petakan kegiatan itu terpisah, termasuk akses vendor dukungan dan pihak lanjutannya.
UU 17/2023 Pasal 296–297 tetap menempatkan tanggung jawab rekam medis dan keamanannya pada pihak yang diatur. Memakai penyedia sistem tidak berarti fasilitas menyerahkan seluruh keputusan atas catatan pasien.
Pisahkan dasar pemrosesan dari persetujuan tindakan
Ada tiga pertanyaan yang berbeda: dasar pemrosesan data menurut UU PDP, persetujuan tindakan pelayanan menurut UU Kesehatan, dan pembukaan isi rekam medis. Satu kotak “setuju” tidak otomatis menjawab semuanya.
UU PDP Pasal 20 mengatur beberapa dasar pemrosesan; bukan hanya persetujuan. Jika memakai persetujuan, periksa informasi, bentuk dan pembuktiannya menurut Pasal 21–24. Persetujuan tindakan memiliki ketentuan tersendiri pada UU 17/2023 Pasal 293. PP 28/2024 Pasal 783 mengatur pembukaan isi rekam medis, termasuk keadaan atas/tanpa persetujuan dan batas sesuai kebutuhan.
Catat dasar dan tujuan setiap aliran bersama fungsi yang berwenang. Jangan menjadikan persetujuan menerima layanan sebagai izin umum membagikan riwayat kesehatan ke iklan, analitik atau pelatihan model. Penggunaan sekunder tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri; tidak diputuskan dari keberhasilan integrasi API.
Atur akses dan lokasi sesuai datanya
Permenkes 24/2022 Pasal 29–30 membedakan penginputan, perbaikan dan melihat RME berdasarkan kebijakan fasilitas serta kewenangan. Akun teknisi yang dapat mengubah database bukan otomatis pihak yang berwenang mengubah catatan klinis.
Sebagai pemeriksaan teknis, gunakan akun dan data buatan untuk membuktikan petugas hanya memperoleh akses yang disetujui. Batasi dukungan vendor, catat persetujuan akses, dan periksa salinan pada log/tiket. Cocokkan hasil dengan matriks uji hak akses.
Untuk lokasi, periksa aturan kesehatan bersama aturan PDP. UU 17/2023 Pasal 346 ayat (6)–(7) mengatur pemrosesan sistem informasi kesehatan di Indonesia serta pemrosesan di luar wilayah sesuai ketentuan. Kerja sama penyimpanan RME karena keterbatasan sumber daya pada Permenkes Pasal 22 mempunyai syarat khusus, termasuk penyimpanan di dalam negeri. Jangan memakai aturan umum PSE sebagai izin otomatis menempatkan semua data pasien di luar negeri.
Masa simpan mengikuti kategori, bukan satu angka untuk semuanya
Permenkes 24/2022 Pasal 39 menetapkan RME disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien. Itu bukan masa simpan otomatis bagi semua cookie, tiket dukungan atau pesan pengingat, dan bukan perintah menghapus seluruh catatan tepat pada tahun ke-25.
Catat kategori, tujuan, dasar, awal perhitungan, tempat penyimpanan dan keputusan pemusnahan. Bedakan salinan kerja yang tidak diperlukan lagi dari catatan yang masih wajib tersedia. Permintaan pengguna perlu ditinjau bersama hak, kewajiban penyimpanan dan prosedur yang berlaku; tidak langsung menghapus RME saat akun aplikasi ditutup.
Masukkan ekspor, cadangan, log dan salinan vendor dalam tindak lanjut. “Sudah dihapus dari layar” belum membuktikan semua salinan telah ditangani. Ketentuan UU PDP Pasal 42–45 tetap dibaca dengan syarat dan kewajiban hukum terkait.
Contoh: pesan pengingat ikut memuat informasi layanan
Pada alur fiktif, aplikasi mengirim pengingat jadwal melalui layanan pesan. Template pesannya ikut menyertakan catatan klinis dari database, padahal tujuan aliran yang dicatat hanya mengingatkan jadwal. Tim menandai ketidaksesuaian tujuan dan isi untuk ditinjau; tidak langsung mengirim data itu ke vendor sebagai bukti masalah.
Persiapan perbaikannya: tetapkan isi pesan bersama pemilik layanan, kurangi data sesuai tujuan, periksa penerima/lokasi/salinan penyedia, lalu uji menggunakan data buatan. Catat akses dukungan dan bukti hasil. Ini contoh penalaran kerja, bukan hasil uji sistem pasien nyata atau keputusan klinis.
Gunakan lembar peta data pasien. Untuk rincian sistem pencatatan, buka pemilihan RME; untuk vendor, buka pemeriksaan pengolah data. Peta yang selesai perlu diperbarui ketika layanan, tujuan, penerima atau sistem berubah.
Ikuti perubahan sistem dan pengguna
Hubungkan setiap alur dengan akses dan jejak audit RME. Saat sistem diganti, cocokkan tujuan penyimpanan, riwayat, lampiran dan akses melalui migrasi RME; pemetaan alur data belum membuktikan perpindahan catatan berhasil.
Sumber rujukan
- UU 17/2023 — naskah Kesehatan dan penjelasan ↗Republik Indonesia; naskah melalui JDIH Kemenkes · Pasal 293, 296–299, 345–347: persetujuan tindakan, rekam medis, hak akses dan sistem informasi kesehatan.
- PP 28/2024 — pelaksanaan UU Kesehatan dan penjelasan ↗Republik Indonesia; naskah melalui JDIH Kemenkes · Pasal 551–552 dan 777–784: RME, keamanan, integrasi serta pembukaan isi terbatas.
- Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis ↗JDIH Kementerian Kesehatan · Pasal 20–22, 25–30, 32–37 dan 39: penyimpanan, akses, kerahasiaan serta masa simpan.
- Identitas dan status Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 ↗JDIH Kementerian Kesehatan · JDIH mencatat berlaku pada pemeriksaan 1 Oktober 2026.
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ↗JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital · Pasal 1, 4, 20–24, 27–31, 35–39, 42–46 dan 51: jenis/dasar pemrosesan, bukti, keamanan, penghapusan serta prosesor.
Baca naskah lengkap untuk melihat syarat dan pengecualiannya. Sesuaikan dengan layanan dan bidang usaha Anda.
Perlu membahas kebutuhan tim Anda?
Ceritakan bagaimana tim Anda menggunakan data pribadi dan bagian yang ingin dibahas.
Konsultasikan kebutuhan Anda