# UU 17/2023: layanan kesehatan digital dan data pasien

Sumber diperiksa. Metode: https://kompli.id/metodologi/.

UU Kesehatan menjadi kerangka layanan digital, pencatatan dan data pasien. Halaman ini mengarahkan pembaca ke pasal terpilih; bukan ringkasan seluruh pelayanan atau perizinan kesehatan.

URL kanonis: https://kompli.id/regulasi/uu-17-2023/
Sumber diakses: 2026-10-01
Diperbarui: 2026-10-01
Penulis: Kompli
Sumber diperiksa: 2026-10-01

Status regulasi: Berlaku
Penerbit: Republik Indonesia
Penetapan: 2023-08-08
Pengundangan: 2023-08-08
Mulai berlaku: 2023-08-08


## Kerangka kesehatan, dengan fokus layanan digital

UU 17/2023 tentang Kesehatan disahkan dan diundangkan 8 Agustus 2023. Pasal 458 menetapkan berlaku pada tanggal diundangkan; JDIH Kemenkes mencatat status berlaku.

Halaman ini membahas pasal layanan digital, rekam medis dan sistem informasi kesehatan. Status berlaku tidak berarti semua pasal naskah awal tetap mempunyai pemaknaan yang sama setelah putusan pengadilan.

## Pasal yang membantu pemeriksaan sistem

| Pasal | Fokus pembacaan |
| --- | --- |
| 1 dan 25 | Istilah telekesehatan/telemedisin dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. |
| 172 | Fasilitas penyelenggara, kerja sama PSE, hubungan antarfasilitas/dengan masyarakat serta izin praktik. |
| 293 | Persetujuan tindakan pelayanan; berbeda dari dasar pemrosesan data pribadi. |
| 296–299 | Pencatatan, kerahasiaan, dokumen rekam medis, akses pasien dan pengelolaan nasional. |
| 345–347 | Integrasi, tata kelola, lokasi pemrosesan serta keandalan sistem informasi kesehatan. |
| 453–454 dan 458 | Keberlanjutan bersyarat peraturan pelaksana lama, pencabutan undang-undang dan tanggal berlaku. |

Daftar ini bukan seluruh izin fasilitas, syarat tenaga kesehatan, penelitian, farmasi atau tindakan klinis. Lanjutkan ke [PP 28/2024](/regulasi/pp-28-2024/) untuk ketentuan pelaksanaan yang relevan.

## Dokumen, akses dan tanggung jawab berbeda

Pasal 296–297 mengatur pembuatan serta pelindungan rekam medis. Dokumen milik fasilitas tidak menghilangkan hak pasien mengakses informasi di dalamnya. Hak akses itu juga bukan akses admin tanpa batas ke sistem.

Pasal 345–347 mengatur sistem informasi kesehatan, termasuk integrasi dan keandalan. Vendor perlu mengetahui tugas fasilitas serta pekerjaan teknis yang disepakati; kontrak tidak menjadi alasan mengabaikan ketentuan pengelolaan data.

## Baca aturan lama bersama kerangka baru

Pasal 454 mencabut sejumlah undang-undang kesehatan terdahulu. Pasal 453 mempertahankan peraturan pelaksanaan yang disebutkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Karena itu, jangan menyimpulkan setiap aturan menteri lama otomatis hilang, atau otomatis berlaku tanpa memeriksa hubungan dan isinya.

[Permenkes 20/2019](/regulasi/permenkes-20-2019/) tetap mempunyai lingkup antarfasilitas, sedangkan kerangka telemedisin dalam UU dan PP lebih luas. [Permenkes 24/2022](/regulasi/permenkes-24-2022/) memberi rincian RME yang perlu dibaca bersama pengaturan baru.

## Catatan pemaknaan norma profesi

Publikasi resmi MK pada 30 Januari 2026 membahas pemaknaan beberapa norma [organisasi profesi](https://www.mkri.id/berita/wadah-tunggal-organisasi-profesi-named-dan-nakes-perlu-dibentuk-24510) dan [kolegium](https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-kolegium-sebagai-lembaga-independen-pengampu-standar-pendidikan-profesi-dokter--24507). Halaman ini tidak merekonstruksi seluruh amar atau syarat profesi dari berita tersebut. Untuk keputusan pada bidang itu, baca putusan lengkap dan aturan tindak lanjutnya.

Lanjutkan ke [peran layanan telemedisin](/panduan/kesehatan-digital/telemedicine-dan-telehealth/) serta [alur data pasien](/panduan/kesehatan-digital/alur-data-pasien-layanan-digital/). Pemeriksaan pasal digital terpilih bukan penilaian lengkap seluruh UU beserta semua putusannya.
## Sumber rujukan

- [UU 17/2023 — naskah Kesehatan dan penjelasan](https://jdih.kemkes.go.id/storage/documents/pdfs/2023uu017.pdf) — Pasal 1, 25, 172, 293, 296–299, 345–347, 453–454 dan 458 beserta penjelasan; fokus layanan digital/data.
- [UU 17/2023 — identitas dan status](https://jdih.kemkes.go.id/documents/undang-undang-nomor-17-tahun-2023) — Identitas, status berlaku dan tanggal 8 Agustus 2023 pada JDIH Kemenkes.
- [Pemaknaan norma organisasi profesi — publikasi resmi MK, 30 Januari 2026](https://www.mkri.id/berita/wadah-tunggal-organisasi-profesi-named-dan-nakes-perlu-dibentuk-24510) — Publikasi resmi MK tentang pemaknaan norma profesi; bukan pembacaan seluruh amar/perkara UU Kesehatan.
- [Pemaknaan norma kolegium — publikasi resmi MK, 30 Januari 2026](https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-kolegium-sebagai-lembaga-independen-pengampu-standar-pendidikan-profesi-dokter--24507) — Publikasi resmi MK tentang norma kolegium; tidak merinci syarat profesi dari ringkasan berita.
## Bacaan terkait

- [PP 28/2024: telemedisin, RME, dan sistem kesehatan](https://kompli.id/regulasi/pp-28-2024/)
- [Permenkes 20/2019: telemedicine antar fasilitas kesehatan](https://kompli.id/regulasi/permenkes-20-2019/)
- [Telemedicine dan telehealth: peran fasilitas, tenaga kesehatan, dan platform](https://kompli.id/panduan/kesehatan-digital/telemedicine-dan-telehealth/)
- [Memetakan data pasien dalam layanan kesehatan digital](https://kompli.id/panduan/kesehatan-digital/alur-data-pasien-layanan-digital/)
- [Kewajiban rekam medis elektronik untuk fasyankes](https://kompli.id/panduan/rme/kewajiban-rekam-medis-elektronik/)