Telemedicine dan telehealth: peran fasilitas, tenaga kesehatan, dan platform

Bedakan layanan sebelum membangun aplikasinya

Telehealth atau telekesehatan mencakup layanan kesehatan jarak jauh yang lebih luas; telemedicine atau telemedisin berfokus pada layanan klinis. UU 17/2023 Pasal 25 membedakan pelayanan klinis dan nonklinis, dengan pelayanan klinis melalui telemedisin. Istilah yang dipakai di peraturan adalah telekesehatan dan telemedisin.

Jadwal kunjungan, informasi kesehatan, konsultasi klinis, dan pelayanan kefarmasian bukan pekerjaan yang sama. Petakan kegiatan sebenarnya, siapa yang melayani, dan siapa yang menerima layanan. Label “aplikasi kesehatan” belum menentukan seluruh persyaratannya.

Panduan ini untuk pengelola fasilitas dan tim produk/teknologi. Keputusan klinis, kelayakan pasien dilayani jarak jauh, perizinan lengkap, resep serta persyaratan profesi perlu pemeriksaan bidang terkait.

Dua hubungan pelayanan yang perlu dipisahkan

UU 17/2023 Pasal 172 dan PP 28/2024 Pasal 558 mencakup telemedisin antar fasilitas pelayanan kesehatan serta antara fasilitas dengan masyarakat. Fasilitas dapat menyediakan sistem sendiri atau bekerja sama dengan PSE yang terdaftar sesuai ketentuan.

Permenkes 20/2019 khusus membahas layanan antarfasilitas. Dalam lingkup itu, Pasal 5–7 membedakan fasilitas peminta konsultasi dan pemberi konsultasi, berikut tugas pencatatan serta prosedurnya. Jangan memakai ketentuan tersebut sebagai satu-satunya dasar semua aplikasi konsultasi langsung ke pasien.

Contoh fiktif: sebuah klinik meminta pendapat rumah sakit melalui sistem konsultasi. Itu hubungan antarfasilitas. Ketika produk yang sama kemudian membuka konsultasi langsung untuk pasien, tim memetakan ulang pihak, tenaga pemberi layanan, lingkup, pencatatan dan aturan yang relevan. Persetujuan untuk alur pertama tidak diasumsikan mencakup alur kedua.

Siapa bertanggung jawab atas apa?

Pihak	Pekerjaan yang perlu diperiksa
Fasilitas pelayanan kesehatan	Penyelenggaraan layanan, prosedur, ruang lingkup, tenaga, pencatatan dan pengamanan sesuai kewenangannya.
Tenaga medis/tenaga kesehatan	Pelayanan sesuai kompetensi serta izin praktik; keputusan klinis dan pencatatan mengikuti aturan profesi/layanan.
Pengelola platform atau vendor TI	Sistem, akses, integrasi, dukungan dan pemrosesan data sesuai kegiatan serta perjanjian; bukan otomatis pemberi tindakan klinis.
Pihak pendukung	Pembayaran, penyimpanan, pesan atau layanan lain dengan tujuan dan batas data yang jelas.

PP Pasal 562 mengatur STR dan SIP bagi tenaga medis/tenaga kesehatan yang menyelenggarakan telemedisin; rincian mengikuti aturan pelaksanaannya. Jangan menyimpulkan bahwa akun dokter aktif di aplikasi sudah membuktikan seluruh syarat profesi dan tempat praktik terpenuhi.

Tabel membantu pembagian kerja, bukan memutuskan perizinan perusahaan. Pendaftaran PSE, registrasi aplikasi di Kemenkes, izin fasilitas, dan izin praktik adalah bukti untuk pertanyaan yang berbeda. Platform yang juga mengambil keputusan atas penggunaan data tertentu perlu memeriksa perannya sebagai pengendali; ia tidak selalu hanya prosesor.

Periksa sistem dan pencatatan layanan

PP 28/2024 Pasal 551–552 mengatur keamanan data/sistem, penggunaan RME dan interoperabilitas. Pasal 555 dan 560 mengatur aplikasi, termasuk registrasi di Kemenkes untuk aplikasi mandiri. Ketentuan itu tidak cukup dipenuhi dengan logo atau klaim “sudah terintegrasi”.

Sebagai persiapan teknis, periksa identitas akun, batas akses, keterkaitan kunjungan dengan catatan, pertukaran data, ketersediaan sistem, dan pemulihan saat koneksi terputus. Tetapkan siapa menyelesaikan catatan yang belum lengkap dan siapa menindaklanjuti kegagalan pengiriman.

Tidak semua percakapan video menjadi rekam medis yang lengkap. Sebaliknya, kebutuhan pencatatan jangan langsung diartikan sebagai kewajiban merekam seluruh video dan menyimpannya tanpa batas. Tentukan isi yang perlu dicatat bersama petugas berwenang, tujuan penyimpanan dan dasar setiap kategori data.

Gunakan hub RME/SATUSEHAT untuk kewajiban, pemilihan sistem serta integrasi. Halaman ini tidak membuat pengantar RME kedua.

Keputusan pelayanan perlu pemilik yang berwenang

PP Pasal 558–564 memuat persyaratan infrastruktur, jenis layanan, SDM dan standar klinis, termasuk ruang lingkup, komunikasi serta kerahasiaan pasien. Rincian tertentu didelegasikan ke peraturan menteri; periksa ketentuan terbaru untuk layanan yang akan dibuka.

Tim produk dapat mencatat pertanyaan: layanan apa yang tersedia, siapa menilai batas layanan, bagaimana pasien menerima penjelasan, dan bagaimana kebutuhan layanan lain diteruskan menurut prosedur fasilitas. Tim TI tidak menetapkan sendiri diagnosis, tindakan, atau batas resep lewat konfigurasi aplikasi.

Berita uji publik atau rancangan aturan belum menjadi bukti ketentuan telah diundangkan. Untuk telefarmasi, perangkat kesehatan, dan pelayanan khusus, periksa aturan tersendiri; panduan ini tidak menyatakan semua rinciannya tercakup.

Hasil rapat: peran, alur dan bukti

Siapkan satu peta layanan: pihak kontrak, fasilitas dan tenaga pemberi layanan, pengguna, jenis kegiatan, aplikasi, RME, penerima data serta pekerjaan terbuka. Tautkan bukti status/registrasi yang sesuai dan catat tanggal pemeriksaannya. Hindari memasukkan data pasien asli ke contoh rapat atau tiket vendor.

Lanjutkan ke pemetaan alur data pasien untuk memeriksa hubungan antar sistem, lalu isi lembar peta data pasien. Kebutuhan PDP, keamanan dan operasional sistem dibahas terpisah dari keputusan layanan klinis.

Lanjutkan sesuai peran fasilitas

Jika tim bekerja untuk klinik rawat jalan, ikuti jalur fasilitas kesehatan untuk pencatatan, akses petugas, integrasi dan dukungan. Jalur contoh itu tidak memperluas izin atau kewenangan klinis platform; penentuan peran layanan tetap di panduan ini.