Perbedaan PJP, PIP, dan penyelenggara penunjang pembayaran

Bedakan peran sebelum memilih proses perizinan

PJP menyediakan jasa pembayaran kepada pengguna; PIP menyelenggarakan infrastrukturnya untuk peserta. Penyelenggara penunjang mendukung kegiatan keduanya atau peserta. Istilah ini mengikuti PBI 10/2025 dan PADG 32/2025 yang berlaku sejak 31 Maret 2026.

PBI 10/2025 Pasal 37 membedakan izin PJP dan penetapan PIP. PADG 32/2025 Pasal 150–153 mengatur kategori serta pendaftaran penunjang kritikal dan penting, berikut peralihannya. Menyebut semua proses sebagai “izin payment gateway” dapat membuat tim memeriksa dokumen yang salah.

Panduan ini membantu menyiapkan peta kegiatan. Penentuan peran dan lingkup izin tetap memerlukan pemeriksaan model usaha, aturan lengkap, ketentuan pelaksanaan serta konfirmasi BI bila ada keraguan.

Apa yang dikerjakan masing-masing pihak?

Peran	Kegiatan yang perlu dijelaskan
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	Jasa kepada pengguna: penatausahaan sumber dana dan/atau penerusan transaksi pembayaran sesuai aktivitas yang diizinkan.
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	Infrastruktur kliring dan/atau penyelesaian akhir atau setelmen untuk kepentingan peserta, sesuai penetapannya.
Penyelenggara penunjang	Dukungan terhadap jasa atau infrastruktur pembayaran; kategori ditentukan BI berdasarkan kritikalitas dan cakupan layanan.
Peserta	Pihak yang disetujui penyelenggara infrastruktur untuk terhubung dan memperoleh layanannya. Status peserta berbeda dari status PIP.
Penyedia barang/jasa atau merchant	Menjual barang atau jasa dan menerima pembayaran. Integrasi checkout sendiri belum membuktikan perusahaan bertindak sebagai PJP.

Aktivitas dan definisinya ada pada PADG Pasal 1 dan 5–8. Satu grup usaha dapat memiliki beberapa badan hukum dan peran; periksa pihak dalam kontrak, bukan hanya logo aplikasi.

Petakan pekerjaan, dana dan instruksi

Ambil satu transaksi buatan dari awal sampai akhir. Catat siapa memulai permintaan, siapa mengotorisasi, siapa meneruskan instruksi, siapa melakukan kliring, dan siapa menyelesaikan perpindahan dana. Tambahkan pembatalan, refund, transaksi ganda serta selisih rekonsiliasi.

Pada setiap tahap, tulis pemilik rekening atau akun pembayaran, pihak yang dapat memberi perintah, penerima data serta pemilik bukti. Jangan menyamakan penerimaan notifikasi dengan bukti bahwa dana sudah diterima merchant. Cocokkan status dengan mekanisme mitra dan bukti penyelesaian yang relevan.

Contoh fiktif: SaaS penjualan mengarahkan pembeli ke halaman pembayaran mitra. Dana masuk melalui layanan mitra, lalu diteruskan ke merchant; SaaS menerima status transaksi. Ketika SaaS ingin menampung saldo dan menentukan pemindahan dana sendiri, model kegiatan perlu diperiksa ulang. Status integrasi awal tidak otomatis mencakup fitur saldo baru.

Penunjang kritikal, penting, dan standar

PADG Pasal 150 membedakan tiga kategori. Penunjang kritikal dan penting mendukung tahapan pemrosesan transaksi; penunjang standar mendukung pratransaksi atau pascatransaksi. Penilaian juga memperhatikan cakupan layanan dan PSP yang menggunakan layanan tersebut. Nama produk “cloud”, “antifraud”, atau “software” saja bukan keputusan kategorinya.

Pasal 152 mengatur kewajiban pendaftaran kategori kritikal dan penting. Persyaratan minimumnya mencakup SDM, proses, dan teknologi: antara lain pengelolaan risiko pihak lanjutan, kelangsungan layanan, pemulihan, audit TI, pengujian keamanan dan penanganan insiden. Baca syarat serta mekanisme setiap butir; tidak semua butir menetapkan frekuensi yang sama.

Pasal 153 memberi waktu paling lambat tiga tahun sejak PBI pengaturan industri sistem pembayaran berlaku, dengan penerapan pendaftaran dan pengumuman secara bertahap. Selama peralihan, BI dapat meminta data kerja sama serta identifikasi kesiapan melalui PSP. Jangan menganggap semua vendor wajib sudah terdaftar pada 31 Maret 2026, atau menganggap peralihan membebaskan persiapan dan kerja sama yang diminta BI.

Untuk PJP yang bekerja sama dengan penunjang, Pasal 139–140 mengatur asesmen sebelum kerja sama dan pemantauan. Kontrak harus diikuti bukti pelaksanaan; sekadar mencantumkan “vendor bertanggung jawab” belum menjelaskan pemantauan oleh penyelenggara.

Bukti yang dibawa ke pembahasan

Catatan	Isi yang membantu pemeriksaan
Kegiatan	Tahap transaksi, fitur saat ini/rencana, badan hukum dan pihak yang memberi instruksi.
Status	Bukti izin, penetapan atau pendaftaran yang diklaim; lingkup kegiatan, tanggal dan sumber pengecekan.
Kerja sama	Pemilik dana/data, hak audit/akses, pihak lanjutan, pengaduan dan penyelesaian saat kerja sama berakhir.
Ketahanan	Ketergantungan sistem, hasil uji pemulihan, audit/pengujian keamanan dan tindak lanjut temuan sesuai peran.
Pertanyaan terbuka	Kategori penunjang, batas kegiatan atau peralihan yang belum jelas; pemilik klarifikasi dan jawaban BI.

Format ini saran pencatatan Kompli, bukan formulir resmi. Gunakan peta kewajiban layanan keuangan untuk mencatat dasar per baris dan panduan pemeriksaan mitra untuk mencocokkan identitas/status.

Setelah peran jelas, periksa integrasi

Lanjutkan ke persiapan SNAP bila memakai Open API pembayaran. Untuk pembayaran kartu, PCI DSS dan payment gateway membahas pembagian tanggung jawab data kartu. Standar API dan sertifikasi keamanan tidak menggantikan izin, penetapan, atau pemeriksaan peran.

Lanjutkan dari peta peran ke paket bukti

Setelah kegiatan dipetakan, gunakan persiapan perizinan PJP untuk menghubungkan persyaratan, sistem, dokumen dan kekurangan. Untuk pekerjaan setelah layanan berjalan, buka jalur penyedia pembayaran.