Menyiapkan dokumen dan bukti sistem untuk perizinan PJP

Mulai dari kegiatan yang akan dimohonkan

Buat peta kegiatan, cocokkan persyaratan izin, lalu siapkan bukti bahwa sistem dan organisasi benar-benar siap. Izin PJP bukan sekadar dokumen pendirian perusahaan atau hasil pentest.

PADG 32/2025 berlaku sejak 31 Maret 2026. Pasal 87 membedakan izin PJP dari penetapan PIP; Pasal 101–102 mengatur aspek persyaratan menurut bundling aktivitas. Bundling adalah pengelompokan aktivitas pembayaran dalam ketentuan BI. Bentuk badan usaha, modal, kepemilikan dan lingkup layanan harus cocok dengan kegiatan yang dimohonkan.

Jika perannya belum jelas, baca perbedaan PJP, PIP dan penunjang terlebih dahulu. Merchant yang memakai mitra pembayaran tidak otomatis menjadi PJP.

Susun satu daftar bukti per persyaratan

Pasal 90 mengatur asesmen mandiri atas kelengkapan dokumen dan persyaratan, serta penyampaian melalui sistem elektronik perizinan BI. Gunakan petunjuk, format dan kanal resmi yang sesuai permohonan aktual. Daftar berikut adalah cara kerja Kompli, bukan daftar lampiran resmi yang lengkap.

Kelompok bukti	Yang disiapkan tim
Kegiatan dan badan usaha	Alur transaksi, aktivitas yang dimohonkan, badan hukum, pihak kontrak serta perubahan fitur yang direncanakan.
Kelembagaan dan keuangan	Dokumen serta struktur kepemilikan dan pengendalian, pengurus dan pemenuhan modal sesuai kategori; cocokkan seluruhnya dengan aturan dan dokumen entitas.
Bisnis dan organisasi	Rencana usaha, pembagian tugas, pengelolaan risiko, kepatuhan dan audit; jelaskan siapa menjalankan setiap proses.
Sistem dan mitra	Arsitektur, alur dana/data, akses, ketergantungan, kerja sama serta pihak lanjutan; sertakan versi sistem yang dinilai.
Kesiapan operasi	Bukti pengujian, hasil rekonsiliasi, penanganan gangguan/pengaduan, temuan serta tindak lanjut.

Untuk setiap baris, simpan dasar pasal/petunjuk, referensi bukti, pemilik, pemeriksa dan kekurangan. Bedakan “belum tersedia” dari “tidak berlaku dengan alasan”. Gunakan peta kewajiban layanan keuangan.

Buktikan kesiapan teknologi, bukan hanya kebijakan

Pasal 68 memuat persyaratan minimum teknologi, termasuk keamanan, pemulihan, pengelolaan fraud, audit TI dan pengujian keamanan. Penerapannya disesuaikan dengan bundling aktivitas. Periksa ketentuan pelaksana, syarat auditor/penguji serta bentuk bukti yang diterima BI; jangan menganggap laporan dari sembarang pihak otomatis memenuhi syarat.

Hubungkan setiap kebijakan dengan hasil pelaksanaan. Contohnya: konfigurasi akses dengan hasil uji penolakan; rencana pemulihan dengan laporan latihan; proses rekonsiliasi dengan penanganan selisih; pentest dengan perbaikan dan uji ulang. Pasal 68 mencantumkan uji pemulihan bencana paling sedikit setahun sekali. Frekuensi itu tidak boleh disalin ke semua jenis audit atau pengujian tanpa membaca butirnya.

Siapkan cara memperagakan sistem tanpa membagikan kunci atau data konsumen. Bukti vendor harus menjelaskan sistem, versi, cakupan dan tanggung jawab PJP; sertifikat vendor tidak menggantikan seluruh bukti penyelenggara.

Bedakan tahapan dan waktu pemeriksaan

Pasal 91 memisahkan penelitian administratif dan substantif. Jangka waktu penelitian administratif paling lama 20 hari kerja dihitung setelah dokumen dinyatakan lengkap. Itu bukan janji seluruh izin selesai dalam 20 hari kerja.

Pasal 91 juga mengatur waktu pemenuhan kekurangan dan penelitian ulang; Pasal 92 mengatur pemeriksaan melalui kunjungan serta pemenuhan kekurangannya. Catat tahap, surat BI, tanggal pemicu, jenis hari, dokumen yang diminta dan tanda terima. Jangan memakai tanggal pengiriman berkas pertama sebagai pemicu semua tenggat.

Perubahan fitur atau arsitektur selama proses perlu dicatat dan dikonsultasikan sesuai ketentuan. Uji internal yang berhasil belum memberi kewenangan beroperasi; tunggu keputusan dan lingkup persetujuan yang tepat.

Contoh pemeriksaan sebelum pengajuan

Contoh fiktif PJP-DEMO-01: perusahaan menyiapkan layanan pembayaran dengan mitra pemroses. Dokumen arsitektur memakai versi 3, tetapi laporan pemulihan masih untuk versi 2; kontrak belum menentukan akses bukti dari mitra.

Keputusan internal: jangan menyebut paket bukti lengkap. Cocokkan perubahan sistem, jalankan pengujian yang diperlukan, tutup kekurangan kontrak dan minta pemeriksa mencatat hasil. Contoh ini bukan pengajuan atau kunjungan BI yang sudah dilaksanakan.

Batas panduan dan langkah berikutnya

Panduan ini membaca pasal yang disebut pada sumber, bukan seluruh syarat perizinan untuk setiap model usaha. Petunjuk teknis pada halaman BI belum berhasil diakses dalam review ini. Format lampiran dan rincian teknis harus diperiksa dari petunjuk resmi sebelum mengajukan permohonan. Jangan memakai daftar Kompli sebagai penggantinya.

Setelah lingkup jelas, periksa integrasi SNAP, kewajiban mitra dan operasi penyedia pembayaran.