Peta kewajiban layanan keuangan digital

Mulai dari peran, bukan daftar tanggal

Lembar ini membantu tim menghubungkan satu kegiatan dengan satu kewajiban yang relevan. Ia bukan kalender lengkap BI/OJK, formulir pelaporan resmi atau keputusan izin usaha. Isian sumber, peralihan dan lingkup perlu diperiksa oleh orang yang memahami kegiatan perusahaan.

Buat satu baris untuk satu badan usaha, peran dan kewajiban. Pisahkan pedagang kripto, PJP, peserta sandbox serta vendor pendukung. Kewajiban mitra jangan dicatat sebagai kewajiban langsung perusahaan tanpa dasar; tanggung jawab dalam kontrak mendapat rujukan tersendiri.

Contoh terisi: sertifikat keamanan penyelenggara LPBBTI

Contoh fiktif FIN-DEMO-01 memakai POJK 40/2024 Pasal 163 ayat (4)–(5). Contoh tidak menyatakan ada izin atau sertifikat nyata. Tanggal izin buatan sengaja tidak diisi; tenggat baru dihitung dari dokumen entitas yang benar.

Kolom	Isian contoh
Badan usaha dan peran	Penyelenggara LPBBTI fiktif; bukan vendor RME, merchant atau PJP.
Kegiatan dan sistem	Sistem elektronik penyelenggaraan LPBBTI; cakupan lengkap sistem dipetakan sebelum review sertifikat.
Dasar / versi	POJK 40/2024 Pasal 163 ayat (4)–(5), naskah resmi OJK; diperiksa 1 Oktober 2026.
Kewajiban / penerapan	Memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh. Berlaku untuk penyelenggara pada contoh.
Pemicu / tenggat	Paling lama enam bulan setelah izin usaha OJK; tanggal izin entitas belum tersedia, tanggal jatuh tempo belum ditetapkan.
Bukti / pelaporan	Dokumen izin, peta cakupan serta sertifikat/masa berlaku; format laporan ke OJK tidak diasumsikan dari pasal ini.
Pemilik / pemeriksa	Penanggung jawab keamanan dan fungsi kepatuhan; nama serta pemeriksa entitas perlu diisi.
Gap / tindak lanjut	Cakupan belum cocok; verifikasi dokumen izin dan cakupan; catat pemilik, target internal dan hasil pemeriksaan ulang.

Target pekerjaan internal berbeda dari tenggat aturan. Status “belum ada bukti” tidak sama dengan “tidak berlaku”. Draf RPOJK juga tidak dipakai mengganti pasal yang menjadi dasar contoh.

Isi dasar dengan cukup rinci

Tulis nomor/tahun, pasal/ayat, lampiran, URL resmi, tanggal pemeriksaan serta perubahan yang dibaca. Jika sumber hanya halaman ringkasan, tandai bahwa naskah/lampiran masih perlu diperiksa sebelum menetapkan tenggat atau rincian kewajiban.

Untuk pembayaran, baca peran PJP/PIP/penunjang dan peralihan PADG. Untuk ITSK, pisahkan batas sandbox, pendaftaran dan izin. Untuk aset digital, baca sistem layanan kripto beserta perubahan dan ketentuan pelaporannya.

Pisahkan pemicu, tenggat dan bukti penerimaan

Pemicu dapat berupa persetujuan, akhir periode laporan, perubahan sistem atau kejadian. Tulis basis hari kerja/kalender sesuai naskah, aturan hari libur, masa peralihan dan keputusan khusus bila ada. Jangan menyalin tanggal entitas lain atau menganggap semua kewajiban berulang setiap tahun.

Catat siapa mengumpulkan bukti, siapa memeriksa dan siapa menyampaikan. Tautkan tanda terima yang sesuai saluran pelaporan; draf tersimpan atau screenshot tombol kirim belum tentu bukti laporan diterima. Untuk kewajiban tanpa pelaporan tertentu, tulis “tidak disimpulkan dari dasar ini”; jangan mengarang laporan baru.

Periksa lagi saat kegiatan berubah

Ulangi review saat fitur, pihak kontrak, alur dana, sistem, status atau aturan berubah. Pisahkan keputusan “berlaku”, “tidak berlaku dengan alasan”, dan “perlu klarifikasi”. Simpan jawaban resmi/keputusan entitas serta rujukan review terakhir.

Unduhan kosong tidak memuat FIN-DEMO-01. Jangan menaruh data konsumen, kunci, dokumen identitas atau informasi rahasia dalam lembar yang dibagikan. Simpan referensi bukti pada tempat yang aksesnya terbatas. Untuk pemeriksaan kontrak/akses vendor yang lebih rinci, gunakan lembar vendor layanan keuangan.

Contoh kedua: perubahan petugas pelaporan

Contoh buatan FIN-REPORT-DEMO-02 untuk penyelenggara LPBBTI: petugas penyampai laporan diganti. Dasar POJK 8/2026 Pasal 16 ayat (5), diperiksa 2 Oktober 2026. Pemicu adalah tanggal efektif perubahan; kewajibannya melaporkan perubahan serta menyesuaikan hak akses paling lambat tujuh hari kerja.

Bukti yang dicatat: keputusan penunjukan, tanggal efektif, laporan perubahan/tanda terima dan hasil pemeriksaan akses petugas lama/baru. Tanggal efektif contoh sengaja tidak diisi; kalender hari kerja dan tanggal jatuh tempo belum dihitung. Pemilik: direksi penanggung jawab bersama administrator akses dan pemeriksa sesuai pembagian tugas. Gap: akun lama belum terbukti dicabut, sehingga status belum selesai.

Ini contoh pencatatan yang belum diuji ke sistem OJK. Ikuti panduan pelaporan LPBBTI dan ketentuan kanal resmi. Unduhan kosong tidak memuat FIN-REPORT-DEMO-02 atau contoh pertama.