Checklist serah terima aplikasi untuk software house dan klien

Cara memakai checklist

Buka panduan software house dan pengembang aplikasi untuk menentukan tanggung jawab vendor dan klien. Checklist ini adalah saran kerja Kompli untuk serah terima proyek, bukan formulir pemerintah, daftar lengkap persyaratan hukum, atau sertifikat kepatuhan.

Centang hanya setelah pekerjaan dan buktinya diperiksa. Jika belum selesai, catat tindak lanjut. Jika tidak berlaku untuk proyek Anda, tulis alasannya dalam catatan serah terima; jangan memakai jumlah centang sebagai skor kelayakan.

Centang hilang saat halaman dimuat ulang. Cetak untuk menyimpan hasil atau unduh daftar kosong berformat Markdown (.md) untuk diedit bersama tim.

Catatan yang perlu dilampirkan

Simpan identitas proyek, versi aplikasi, pihak yang menyerahkan dan menerima, tanggal pemeriksaan, serta lokasi bukti. Untuk setiap masalah, gunakan susunan berikut:

Temuan → dampak → penanggung jawab → tanggal tindak lanjut → bukti penyelesaian.

Contoh fiktif: pengingat masa berlaku domain masih dikirim ke pegawai vendor. Akibatnya, klien bisa melewatkan perpanjangan. Penanggung jawab klien mengganti kontak sebelum pengalihan operasi; bukti penyelesaiannya adalah hasil pemeriksaan kontak dan uji penerimaan notifikasi.

Cara menyerahkan akses dengan aman

Usahakan penerima memakai akun atas namanya sendiri. Kirim rahasia yang memang perlu diserahkan melalui sarana dengan akses terbatas, lalu perbarui rahasia bersama yang tidak lagi diperlukan. Uji akses penerima dan integrasi sebelum mencabut akses lama agar layanan tetap berjalan.

Jangan menempelkan kata sandi, token, kunci API, atau data pribadi klien dalam checklist dan berita acara yang beredar luas. Untuk akses vendor yang tetap digunakan selama pemeliharaan, catat tujuan, orang yang berwenang, batas akses, dan waktu peninjauannya.

Perhatikan batas penyerahan kode dan data

Untuk proyek privat, periksa kontrak, hak penggunaan, dan lisensi komponen sebelum menjanjikan penyerahan kode. PP 71/2019 Pasal 9 mengatur secara khusus perangkat lunak yang dikembangkan untuk PSE Lingkup Publik; jangan menerapkan lingkup pasal itu secara otomatis ke semua klien privat.

Pengembalian atau penghapusan data perlu mengikuti instruksi pengendali dan ketentuan penyimpanan yang berlaku. UU PDP Pasal 42–45 membahas akhir pemrosesan serta penghapusan dan pemusnahan. Pasal 51–52 membahas tugas prosesor. Kontrak berakhir bukan alasan untuk mengabaikan bukti insiden atau kewajiban penyimpanan yang masih berlaku.

PP 71/2019 dan UU PDP menjadi dasar pemeriksaan tanggung jawab dalam checklist. NIST SP 1300 digunakan untuk contoh praktik teknis; rincian seperti uji akses penerima dan catatan tindak lanjut merupakan saran Kompli, bukan format yang diwajibkan sumber tersebut.