Checklist persiapan kepatuhan UU PDP

Checklist persiapan

Centang hilang saat halaman dimuat ulang. Cetak untuk menyimpan hasilnya; unduhan berisi daftar kosong.

0 dari 9 butir siap

Catat kegiatan dan aliran dataDaftar kegiatan, jenis data, sumber, penyimpanan, akses, dan penerima sudah diperiksa bersama tim.

Tentukan peran dan dasar pemrosesanTentukan pengendali atau prosesor serta dasar yang sesuai untuk setiap tujuan; simpan alasannya.

Periksa pemberitahuan dan persetujuanPenjelasan kepada pengguna sesuai praktik; jika memakai persetujuan, periksa cara meminta dan menyimpan buktinya.

Siapkan alur permintaan hak penggunaTentukan penerima permintaan, pemeriksaan identitas yang sesuai, tindak lanjut, dan batas waktu per jenis hak.

Periksa keamanan dan masa simpanPeriksa akses, pengamanan, cadangan, retensi, dan cara menghapus data sesuai tujuan serta kewajiban yang berlaku.

Periksa vendor dan transfer dataCatat instruksi kepada vendor, pihak lain yang dilibatkan, lokasi data, dan dasar transfer jika ke luar Indonesia.

Nilai kebutuhan DPOPeriksa tiap kriteria Pasal 53 sesuai putusan MK; dokumentasikan alasan dan penunjukan jika wajib.

Nilai kebutuhan DPIAPeriksa tujuh kelompok risiko Pasal 34 dan tindak lanjuti penilaian untuk pemrosesan yang termasuk di dalamnya.

Siapkan penanganan insiden dan pembaruanTentukan penanggung jawab, alur penilaian serta pemberitahuan insiden, dan jadwal memeriksa perubahan kegiatan atau aturan.

Cara memakai checklist

Baca panduan kepatuhan UU PDP lalu bahas setiap butir bersama orang yang menjalankan kegiatannya. Centang hanya jika sudah ada catatan atau hasil pemeriksaan yang mendukung. Untuk hal yang belum selesai, catat penanggung jawab dan tindak lanjut di dokumen tim.

Butir DPO dan DPIA berarti kriterianya sudah dinilai dan tindak lanjut yang diperlukan dijalankan. Tidak semua bisnis harus menunjuk DPO, tetapi jangan menganggap tidak wajib hanya karena jumlah pegawainya sedikit.

Dokumen yang bisa disiapkan

Catatan pemrosesan atau ROPA, termasuk format kosong yang bisa diedit.
Kebijakan privasi yang sesuai dengan penggunaan data.
Catatan penilaian DPO dan DPIA.
Bukti pemeriksaan akses, vendor, retensi, permintaan pengguna, dan kesiapan insiden sesuai kegiatan bisnis. Gunakan checklist keamanan untuk pemeriksaan bersama tim teknis.

Batas penggunaan

Checklist ini disusun Kompli sebagai alat persiapan, bukan formulir resmi, audit lengkap, atau sertifikat kepatuhan. Dasarnya adalah kewajiban UU PDP dan pemaknaan MK terkait DPO. Perkembangan aturan pelaksanaan dicatat pada halaman regulasi berdasarkan sumber pemerintah.

Centang tidak disimpan setelah halaman dimuat ulang. Cetak halaman untuk menyimpan hasil atau unduh daftar kosong dalam format Markdown yang dapat diedit.

Sumber rujukan

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ↗JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital · Pasal 1–4, 5–16, 20–22, 24, 27–47, 51–54, 57, 74, dan 76

Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024 — kriteria petugas pelindungan data ↗Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Pertimbangan 3.13 dan amar putusan; pemaknaan Pasal 53 ayat (1)

Baca naskah lengkap untuk melihat syarat dan pengecualiannya. Sesuaikan dengan layanan dan bidang usaha Anda.