Cookie, analytics dan pixel iklan: apa yang perlu diperiksa?

Mulai dari alur data, bukan tampilan banner

Adanya banner cookie tidak membuktikan bahwa pelacakan sudah sesuai UU PDP. Periksa data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, penerimanya dan dasar pemrosesan sebelum memilih tampilan persetujuan.

Menurut RFC 6265, cookie merupakan mekanisme untuk menyimpan informasi keadaan di browser dan mengirimkannya kembali dalam permintaan yang sesuai. Cookie dapat mendukung sesi login, pilihan pengguna atau pelacakan. RFC tersebut menjelaskan mekanisme teknis dan risiko privasi; bukan kewajiban hukum Indonesia.

Analytics mengukur penggunaan website, sedangkan pixel iklan membantu pengukuran atau pelacakan terkait iklan. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada daftar cookie: lihat juga permintaan jaringan, data formulir, penyimpanan browser dan pengiriman dari server.

Kapan data pelacakan termasuk data pribadi?

Pasal 1 UU PDP mencakup data tentang orang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, sendiri maupun digabungkan dengan informasi lain. Karena itu, jangan hanya mencari nama dan email.

Sebagai pemeriksaan praktis, telusuri pengenal akun atau perangkat, alamat IP, halaman yang dibuka serta isi URL yang dikirim. Nilai apakah data itu dapat dikaitkan dengan seseorang, termasuk oleh penerima data. Tanpa cookie tidak otomatis berarti tanpa data pribadi. Label “anonim” atau penggantian email dengan kode perlu dicocokkan dengan kemungkinan pengaitan kembali.

Hindari mengirim isi formulir, token login atau informasi sensitif dalam URL ke alat pengukuran. Gunakan data sintetis saat menguji agar pemeriksaan tidak menambah penyebaran data pengguna.

Apakah semua website wajib memasang banner cookie?

Jangan menarik kewajiban banner untuk semua website hanya dari adanya cookie. Pasal 20 mengatur dasar pemrosesan data pribadi; pasal ini tidak menetapkan satu desain banner untuk semua website. Kebutuhan Anda bergantung pada data, tujuan, dasar pemrosesan serta aturan sektor atau wilayah yang berlaku.

Jika menggunakan persetujuan sebagai dasar, penuhi ketentuan informasi dan persetujuan pada Pasal 21–24. Baca kapan perlu persetujuan pemrosesan data sebelum menentukan pilihan pengguna. Panduan ini tidak menerapkan aturan cookie Uni Eropa sebagai aturan umum Indonesia.

Kategori “perlu untuk website” dan “opsional” dapat membantu pengelolaan, tetapi nama kategori bukan dasar hukum. Jelaskan mengapa suatu pengolahan diperlukan. Memasukkan pixel promosi ke kategori “wajib” tidak mengubah tujuan sebenarnya.

Apa yang dicatat untuk setiap alat?

Buat satu daftar bersama tim website dan pemasaran. Butir berikut merupakan saran inventaris Kompli, bukan format wajib dari regulator.

Catatan	Pertanyaan kerja
Alat dan pemilik	Siapa memasang, mengatur dan menyetujui penggunaannya?
Data dan pemicu	Data apa yang dikirim saat membuka halaman, login atau mengirim formulir?
Tujuan dan dasar	Apa kegunaannya, dan dasar pemrosesan apa yang mendukung tujuan itu?
Penerima dan peran	Siapa menerima data; apakah bertindak sebagai prosesor atau menentukan tujuan sendiri?
Lokasi dan retensi	Ke mana data dikirim, siapa dapat mengaksesnya dan berapa lama disimpan?
Pilihan pengguna	Apa yang berubah ketika pengguna menolak atau menarik persetujuan?

Periksa juga alat yang dipasang melalui pengelola tag, komponen chat, video tertanam dan formulir dari pihak lain. Cocokkan daftar dengan permintaan yang benar-benar terjadi, bukan hanya daftar plugin.

Bagaimana menguji pilihan pengguna?

Untuk pemrosesan yang bergantung pada persetujuan, saran penerapannya adalah menahan pemrosesan sampai pilihan diberikan. Uji dengan sesi baru dan data sintetis:

1. Sebelum memilih: periksa apakah pengiriman yang memerlukan persetujuan sudah berjalan.
2. Saat menolak: pastikan penolakan diterapkan, bukan hanya menutup banner.
3. Saat memilih sebagian: periksa apakah hanya tujuan yang disetujui yang aktif.
4. Saat menyetujui: cocokkan data dan penerima dengan penjelasan kepada pengguna.
5. Saat menarik persetujuan: pastikan pemrosesan terkait berhenti dan perubahan sampai ke sistem lanjutan.
6. Saat kembali membuka website: periksa apakah pilihan tersimpan dan diterapkan sesuai rancangan.

Sediakan cara mengubah pilihan yang mudah ditemukan. Gunakan label tindakan yang jelas; jangan menganggap diam, gulir halaman atau kotak yang sudah dicentang sebagai persetujuan eksplisit. Pengujian teknis ini membantu pelaksanaan, tetapi tidak menggantikan penilaian dasar pemrosesan.

Bagaimana dengan vendor dan pengiriman ke luar negeri?

Pasal 51 membahas pemrosesan atas nama pengendali dan pelibatan prosesor lain. Periksa peran serta kontrak vendor, termasuk penggunaan data untuk tujuan vendor sendiri. Jangan menyebut semua penyedia analytics otomatis sebagai prosesor.

Jika data ditransfer ke luar Indonesia, periksa Pasal 56 melalui panduan transfer data pribadi. Persetujuan pelacakan tidak otomatis menyelesaikan syarat transfer lintas negara. Lokasi server website juga belum menjelaskan lokasi seluruh penerima.

Kapan pemeriksaan perlu diulang?

Sebagai kebiasaan kerja, ulangi pemeriksaan ketika menambah tag, mengganti vendor, mengubah formulir atau tujuan kampanye. Catat tanggal, konfigurasi, hasil uji dan pemilik perbaikannya. Cocokkan kembali penjelasan kepada pengguna dengan alur yang berubah.

Mulai dengan checklist persetujuan dan pelacakan website. Untuk pembaruan hukum di luar pasal yang dibahas, lihat catatan aturan pelaksana UU PDP.