# UU 1/2024: perubahan kedua UU ITE

Sumber diperiksa. Metode: https://kompli.id/metodologi/.

UU 1/2024 mengubah sejumlah ketentuan UU ITE. Baca perubahan bersama aturan asal dan aturan pelaksana sesuai pekerjaan; jangan menganggap seluruh UU ITE diganti atau semua pasal pidananya tetap berlaku tanpa pemeriksaan.

URL kanonis: https://kompli.id/regulasi/uu-1-2024/
Sumber diakses: 2026-10-02
Diperbarui: 2026-10-02
Penulis: Kompli
Sumber diperiksa: 2026-10-02

Status regulasi: Berlaku
Penerbit: Republik Indonesia
Penetapan: 2024-01-02
Pengundangan: 2024-01-02
Mulai berlaku: 2024-01-02


## Apa yang diubah?

**UU 1/2024 adalah perubahan kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setelah UU 19/2016.** Instrumen ini tidak menggantikan seluruh UU ITE. Periksa apakah ketentuan yang diperlukan berasal dari aturan awal, perubahan pertama atau perubahan kedua.

Record resmi menampilkan status berlaku. UU ditetapkan dan diundangkan pada 2 Januari 2024; Pasal II angka 2 menetapkan mulai berlaku pada tanggal pengundangan. Status instrumen tersebut tidak berarti seluruh rumusan pasalnya dapat dipakai tanpa melihat peralihan, putusan atau perubahan hukum terkait.

## Penunjuk ketentuan untuk tim digital

| Ketentuan yang diubah/disisipkan | Pekerjaan terkait |
| --- | --- |
| Pasal 5 dan penjelasannya | Memeriksa kedudukan informasi/dokumen elektronik sebagai bukti, syarat sistem dan pengecualian menurut UU |
| Pasal 13 dan 13A | Membaca pengaturan penyelenggara sertifikasi dan jenis layanan elektronik |
| Pasal 16A dan 16B | Pelindungan anak pada sistem elektronik serta sanksi administratif; lanjutkan ke PP TUNAS dan pelaksananya |
| Pasal 17 | Transaksi elektronik, termasuk ketentuan transaksi berisiko tinggi dan sertifikat elektronik |
| Pasal 18A | Kontrak elektronik internasional dengan klausula baku dalam kondisi yang ditentukan |
| Pasal II | Mulai berlaku dan batas keberlakuan sejumlah ketentuan terkait berlakunya KUHP |

Tabel ini bukan seluruh isi atau daftar kewajiban setiap website. Contohnya, Pasal 17 ayat (2a) perlu dibaca sesuai risiko transaksi; tidak otomatis mengharuskan setiap persetujuan privasi memakai TTE tersertifikasi.

## Bedakan UU ITE dan dasar pemrosesan data

Kedudukan bukti elektronik tidak dengan sendirinya memberi dasar untuk memakai data pribadi. Dasar pemrosesan dan syarat persetujuan diperiksa melalui [UU PDP](/regulasi/uu-27-2022/) dan [panduan persetujuan](/panduan/pdp/persetujuan-pemrosesan-data-pribadi/).

Begitu pula, kontrak yang ditandatangani elektronik tidak otomatis menjawab seluruh tujuan penggunaan data. Tautkan pekerjaan kontrak dengan [catatan dasar per kegiatan](/panduan/pdp/menentukan-dasar-pemrosesan-data/).

## Batas ringkasan dan langkah berikutnya

Pasal II angka 1 menyebut sejumlah ketentuan berlaku sampai diberlakukannya UU 1/2023 tentang KUHP. Karena itu, jangan mengambil pasal pidana dari PDF 2024 dan menganggapnya pasti merupakan rumusan yang berlaku untuk suatu perkara sekarang. Halaman ini tidak menyediakan katalog pidana terkini atau audit seluruh putusan UU ITE.

Untuk pekerjaan yang dicakup Kompli, lanjutkan ke [penyiapan bukti elektronik](/panduan/operasional-digital/menyiapkan-bukti-elektronik/), [kontrak elektronik](/panduan/tte/kontrak-elektronik-dan-bukti-persetujuan/) atau [pelindungan anak](/panduan/pelindungan-anak/). Baca naskah resmi beserta penjelasan, ketentuan terkait dan sumber panduan tersebut sebelum mengambil keputusan.
## Sumber rujukan

- [UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundan) — Record JDIH dan teks; hubungan perubahan UU 11/2008 sebagaimana diubah UU 19/2016
- [UU Nomor 1 Tahun 2024 — naskah dan penjelasan](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/pratinjau/id/884) — Pasal I angka 1–7 dan penjelasan; Pasal II serta halaman pengundangan
- [UU Nomor 1 Tahun 2024 — identitas, status dan hubungan peraturan](https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024) — Identitas, tanggal dan status instrumen; bukan jaminan seluruh pasal tidak terpengaruh peralihan/putusan
## Bacaan terkait

- [Menyiapkan bukti elektronik: berkas, log, dan riwayat penanganan](https://kompli.id/panduan/operasional-digital/menyiapkan-bukti-elektronik/)
- [Kontrak elektronik: syarat dan bukti persetujuan](https://kompli.id/panduan/tte/kontrak-elektronik-dan-bukti-persetujuan/)
- [Siapa yang perlu menerapkan PP TUNAS?](https://kompli.id/panduan/pelindungan-anak/siapa-wajib-pp-tunas/)
- [Tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi](https://kompli.id/panduan/tte/tanda-tangan-elektronik-tersertifikasi/)