# Kapan perlu persetujuan pemrosesan data pribadi?

Sumber diperiksa. Metode: https://kompli.id/metodologi/.

Tentukan dasar pemrosesan untuk setiap tujuan. Jika menggunakan persetujuan, jelaskan penggunaan datanya, simpan bukti pilihan pengguna dan siapkan cara menghentikannya.

URL kanonis: https://kompli.id/panduan/pdp/persetujuan-pemrosesan-data-pribadi/
Sumber diakses: 2026-09-27
Diperbarui: 2026-09-27
Penulis: Kompli
Sumber diperiksa: 2026-09-27


## Apakah semua pemrosesan harus memakai persetujuan?

**Persetujuan adalah salah satu dasar pemrosesan, bukan satu-satunya.** Pasal 20 UU PDP mewajibkan pengendali memiliki dasar untuk memproses data pribadi. Pilih dasar sesuai kegiatan dan tujuannya; jangan meminta satu persetujuan umum untuk semua penggunaan data.

| Dasar dalam Pasal 20 ayat (2) | Hal yang perlu diperiksa |
| --- | --- |
| Persetujuan yang sah secara eksplisit | Tujuan tertentu sudah disampaikan dan orang tersebut benar-benar memberikan persetujuan |
| Pemenuhan kewajiban perjanjian | Orang yang datanya diproses merupakan pihak dalam perjanjian, atau meminta langkah sebelum perjanjian |
| Kewajiban hukum pengendali | Ada ketentuan peraturan yang mendasari kewajiban tersebut |
| Kepentingan vital | Pemrosesan diperlukan untuk melindungi kepentingan vital orang tersebut |
| Kepentingan umum, pelayanan publik atau kewenangan | Ada tugas atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan |
| Kepentingan yang sah lainnya | Tujuan, kebutuhan dan keseimbangan kepentingan pengendali dengan hak subjek data diperhatikan |

Tabel ini membantu membaca pasal, bukan izin otomatis untuk suatu kegiatan. Memilih dasar selain persetujuan tetap mewajibkan pemrosesan terbatas, spesifik, sah dan transparan (Pasal 27–28).

**Contoh fiktif:** toko menggunakan alamat untuk mengirim pesanan, lalu ingin memakai email yang sama untuk promosi. Catat pengiriman dan promosi sebagai tujuan berbeda. Perjanjian pembelian tidak otomatis menjelaskan dasar penggunaan email untuk setiap kampanye.

“Kepentingan yang sah” juga bukan alasan bebas memakai data. Putusan MK 102/PUU-XXIV/2026 menyatakan permohonan mengenai ketentuan ini tidak dapat diterima karena permohonannya kabur; putusan tersebut tidak menetapkan rumusan pembatasan baru yang diminta pemohon. Mulai dari bunyi Pasal 20 ayat (2) huruf f dan catat penilaian kegiatan Anda.

## Apa yang harus dijelaskan sebelum meminta persetujuan?

Untuk pemrosesan berdasarkan persetujuan, Pasal 21 mewajibkan informasi tentang legalitas, tujuan, jenis dan relevansi data, retensi dokumen, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan serta hak subjek data. Perubahan informasi harus diberitahukan sebelum perubahan terjadi.

Gunakan kalimat yang menjelaskan pekerjaan sebenarnya. “Untuk meningkatkan layanan” saja tidak membantu orang memahami apakah datanya dipakai untuk mengirim pesanan, mengukur kunjungan atau menyusun profil iklan.

Letakkan penjelasan singkat di dekat pilihan pengguna dan hubungkan dengan [kebijakan privasi website](/panduan/pdp/kebijakan-privasi-website-aplikasi/). Ini saran penyajian dari Kompli; isi pemberitahuan tetap harus sesuai alur data yang nyata. Memberi pemberitahuan perubahan tidak dengan sendirinya menghasilkan persetujuan untuk tujuan baru di luar persetujuan semula.

## Bagaimana meminta dan mencatat persetujuan?

Pasal 22 mengatur persetujuan tertulis atau terekam, secara elektronik maupun nonelektronik. Bila memuat tujuan lain, permintaan harus dapat dibedakan secara jelas, mudah dipahami dan diakses, serta memakai bahasa sederhana. Persetujuan yang tidak memenuhi ayat (1) dan (4) batal demi hukum. Pasal 23 juga mengatur klausul perjanjian yang meminta pemrosesan tanpa persetujuan sah secara eksplisit.

Sebagai penerapan praktis, sediakan tindakan yang jelas untuk menyetujui. Jangan mengandalkan kotak yang sudah dicentang atau kalimat “dengan terus membuka website Anda setuju” sebagai bukti persetujuan eksplisit. Pisahkan pilihan promosi dari langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan.

Pasal 24 mewajibkan pengendali menunjukkan bukti persetujuan. **Saran catatan kerja:** simpan tujuan yang dipilih, versi penjelasan yang ditampilkan, waktu dan cara pilihan diberikan, serta pengenal yang cukup untuk menghubungkannya dengan permintaan pengguna. Batasi data bukti dan aksesnya; jangan otomatis meminta salinan KTP hanya untuk membuktikan langganan email.

## Apakah persetujuan harus memakai TTE tersertifikasi?

Putusan MK 284/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan yang meminta kewajiban TTE tersertifikasi untuk persetujuan pemrosesan berisiko tinggi melalui sistem elektronik. **Putusan ini tidak menciptakan kewajiban umum tersebut.** MK merujuk pengaturan informasi, persetujuan tertulis atau terekam, serta tujuan pemrosesan dalam UU PDP.

Namun, penolakan permohonan itu bukan pengesahan otomatis atas setiap kotak centang. Periksa identitas pemberi persetujuan, bukti, risiko dan aturan sektor yang berlaku. Pemrosesan berisiko tinggi juga perlu diperiksa melalui [panduan DPIA](/panduan/pdp/kapan-perlu-dpia/).

## Apa yang dilakukan ketika persetujuan ditarik?

Pasal 40 mewajibkan penghentian pemrosesan ketika persetujuan ditarik, paling lambat **3 × 24 jam sejak permintaan diterima**. Catat waktu penerimaan dan pastikan tindakan sampai ke sistem serta vendor yang menjalankan pemrosesan tersebut.

Jangan sekadar mengubah tulisan tombol. Untuk promosi email, misalnya, periksa daftar pengiriman dan antrean kampanye. Untuk pelacakan website, periksa apakah pengiriman data yang bergantung pada persetujuan benar-benar berhenti.

Penghentian dan penghapusan perlu ditangani sesuai ketentuannya, termasuk Pasal 43. Jika ada data yang masih harus disimpan berdasarkan kewajiban hukum terpisah, catat kategori, tujuan dan dasarnya; jangan gunakan alasan itu untuk melanjutkan promosi. Lihat [alur permintaan hak data](/panduan/pdp/permintaan-hak-data-pribadi/) dan [retensi serta penghapusan](/panduan/pdp/retensi-dan-penghapusan-data-pribadi/).

## Bagaimana dengan anak dan penyandang disabilitas?

Pasal 25 mengatur pemrosesan data anak secara khusus dan persetujuan orang tua dan/atau wali sesuai peraturan. Pasal 26 mengatur komunikasi dengan cara tertentu dan persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya sesuai ketentuan. Jangan mengganti kebutuhan tersebut dengan pilihan umum untuk pengguna dewasa.

Untuk layanan yang digunakan anak, lanjutkan ke [panduan pelindungan anak](/panduan/pelindungan-anak/). Untuk formulir dan pelacakan website, gunakan [checklist persetujuan dan pelacakan](/template/checklist-persetujuan-dan-pelacakan/). Panduan ini berfokus pada UU PDP dan putusan yang dicantumkan; periksa pula aturan sektor serta [catatan aturan pelaksana](/regulasi/uu-27-2022/).
## Sumber rujukan

- [UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/crc32/) — Pasal 1, 16, 20–28, 34, 40, 43, 51 dan 56
- [UU Nomor 27 Tahun 2022 — naskah dan penjelasan](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/224884/UU%20Nomor%2027%20Tahun%202022.pdf) — Naskah resmi dan penjelasan pasal
- [Putusan MK 284/PUU-XXIII/2025 — persetujuan dan TTE tersertifikasi](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13917_1772423514.pdf) — Pertimbangan 3.10.1–3.10.3 dan amar; permohonan kewajiban TTE tersertifikasi ditolak
- [Putusan MK 102/PUU-XXIV/2026 — permohonan tentang kepentingan yang sah tidak dapat diterima](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14179_1777448168.pdf) — Pertimbangan 3.3–3.5 dan amar; permohonan mengenai Pasal 20 ayat (2) huruf f tidak dapat diterima

## Jalur belajar: Data pribadi dan kepatuhan

Materi berikutnya: [Tentukan masa simpan dan penghapusan](https://kompli.id/panduan/pdp/retensi-dan-penghapusan-data-pribadi/)

[Lihat urutan belajar](https://kompli.id/belajar/#data-dan-kepatuhan)


## Perlu membahas kebutuhan tim Anda?

Ceritakan bagaimana tim Anda menggunakan data pribadi dan bagian yang ingin dibahas.

[Konsultasikan kebutuhan Anda](https://kompli.id/konsultasi/?topik=pdp)

## Bacaan terkait

- [Cookie, analytics dan pixel iklan: apa yang perlu diperiksa?](https://kompli.id/panduan/pdp/cookie-analytics-dan-pixel-iklan/)
- [Checklist persetujuan dan pelacakan website](https://kompli.id/template/checklist-persetujuan-dan-pelacakan/)
- [Cara membuat kebijakan privasi website dan aplikasi](https://kompli.id/panduan/pdp/kebijakan-privasi-website-aplikasi/)
- [Cara menangani permintaan akses, koreksi dan hapus data](https://kompli.id/panduan/pdp/permintaan-hak-data-pribadi/)